Opini WTP Harus Makin Tingkatkan Akuntabilitas dan Kesejahteraan Rakyat



KANALSATU - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat. Penghargaan tersebut diraih atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Tak hanya Pemprov Jatim, sebanyak 37 kabupaten/kota pun menerima penghargaan yang sama.

Adapun penghargaan yang diserahkan terdiri dari plakat dan piagam penghargaan Opini WTP 10 kali berturut-turut kepada dua Kota Blitar dan Kota Malang.

Tak hanya menerima penghargaan, kedua pemkot juga memperoleh apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berupa Bantuan Keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2022 masing-masing senilai Rp10 Milyar.

Selain itu juga terdapat penyerahan Plakat dan Piagam Opini WTP 5 kali berturut-turut yang diterima oleh 26 kabupaten/kota. Terdiri dari Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Madiun dan Kab. Magetan.

Kemudian Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.


Sementara piagam Opini WTP diserahkan kepada 9 kabupaten/kota antara lain Kab. Bangkalan, Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Tulungagung, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Atas capaian tersebut, Khofifah mengapresiasi kepada seluruh pihak atas fungsi pengawasan, strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin dari BPK RI, maupun seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim.

Dengan demikian Pemprov Jatim maupun pemkab/pemko di Jatim mendapatkan panduan agar akuntabilitas terus terjaga.

“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepala perwakilan BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis, DPRD Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga seluruh Aparatur Sipil Negara Pemprov,” ujar orang nomor satu di Jatim itu.

Khofifah berharap, keberhasilan Jatim meraih penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19. Selain itu, juga dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntabel, dan transparan serta yang lebih penting lagi adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat,” tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, penghargaan opini WTP ini harus semakin meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan bserta kinerja jajaran Pemprov maupun pemkab/pemko di Jatim.

“Sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar mensukseskan pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya," pungkas Khofifah.

Sementara itu, Ka. Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jatim Kemenkeu RI Taukhid mengatakan, penghargaan ini menjadi bagian apresiasi dari pemerintah untuk menstimulir agar mempertahankan Opini WTP ini dengan sebaik-baiknya.

“Pemerintah pusat memberikan penghargaan telah berupaya keras membuat laporan keuangan daerah sehingga memperoleh opini yang tertinggi dari BPK RI yaitu wajar tanpa pengecualian,” pungkasnya.
(KS-10)
Komentar