Insentif Pajak di Jatim Mencapai Rp2,9 Triliun



KANALSATU - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa insentif pajak bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, telah tersalurkan. Tercatat, sampai Oktober 2021, peruntukan fasilitas pajak ke masyarakat di tengah pandemi mencapai Rp2,9 triliun.

“Insentif fiskal itu diberikan kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak pandemi di wilayah Jawa Timur,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I John Hutagaol saat audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rangka sinergi Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur dan Pemprov Jatim, Selasa (2/11/2021).

John yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jatim ini mengungkapkan, penerimaan negara baik yang berasal dari pajak dan Bea Cukai, sebagian akan kembali ke daerah untuk membiayai APBD. Kembalinya sebagian dari penerimaan negara tersebut dirupakan dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai.

“Nantinya, juga dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelas John Hutagaol.

Menurutnya, apabila penerimaan negara yang berasal dari Jawa Timur meningkat, sudah barang tentu porsi alokasi yang kembali ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga akan meningkat.

Namun, John mengingatkan, agar pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Keuangan di Jawa Timur dapat berjalan dengan lebih baik, perlu ada sinergi serta dukungan semua pihak.

Pada kesempatan tersebut, Perwakilan Kementerian Keuangan juga menyampaikan beberapa program Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui Program Business Development Services (BDS).

Selain itu, disampaikan pula program pendampingan yang dilakukan Kanwil DJKN, misalnya dengan memberikan sarana lelang untuk produk UMKM.

“Sekaligus, fasilitas diskon atau keringanan utang UMKM yang penanganannya sudah ditangani kantor DJKN,” kata John Hutagaol.

Mengenai Program PEN, Bea Cukai Jawa Timur juga memberikan fasilitas bebas Bea Masuk atas impor vaksin dan peralatan kesehatan untuk penanganan Covid-19. Bahkan, program untuk menghilangkan impor ilegal dan rokok ilegal turut diberikan DJP.

“Dengan harapan, akan membawa iklim berusaha di Jawa Timur yang lebih sehat, sekaligus mengamankan penerimaan negara,” jelasnya.

Sedangkan tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) John mengatakan, saat ini PBB tidak lagi dalam kendali DJP, melainkan dikelola Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Perwakilan Kementerian Keuangan dapat memberikan bantuan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah, misalnya dalam hal penilaian nilai tanah dan bangunan untuk keperluan optimalisasi penerimaan daerah dari PBB serta Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

“DJP yang sebelumnya mengelola PBB, memiliki SDM dengan keahlian di bidang penilaian yang dapat memberikan pengetahuan kepada SDM Pemda. Keahlian penilaian juga dimiliki oleh SDM DJKN untuk menilai kewajaran aset dalam rangka lelang atau pertukaran aset,” ujarnya.

Ke depan, lanjut John, sinergi dalam pemanfaatan data antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan lebih baik lagi, misalnya terkait dengan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam pemberian layanan publik.

Begitu juga dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk dimanfaatkan dalam penggalian potensi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan pemilik kendaraan bermotor.

“Termasuk, data-data lain yang oleh ketentuan undang-undang perpajakan telah diwajibkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak,” urainya. (KS-5)
Komentar