KI Jatim Gelar Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Jawa Timur 2024
KANALSATU - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur akan menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Awards 2024.
Program rutin tahunan itu akan dilaksanakan pada Rabu (13/11/2024) malam, pukul 18.30 WIB, di Swiss-Belhotel Darmo Surabaya.
Namun, ada sejumlah hal yang baru dalam penyelanggaraan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 kali ini.
Salah satu di antaranya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nurul Gufron, akan menyampaikan pidato kunci (keyonote speech) kepada para pimpinan badan publik dan undangan.
‘’Beliau akan menyampaikan sambutan tentang kongruensi antara Keterbukaan Informasi, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan pencegahan korupsi,’’ kata Komisioner KI Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, yang juga penanggungjawab Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, Selasa (12/11/2024).
Meskipun memiliki fokus yang berbeda, lanjut dia, KI dan KPK memiliki irisan tugas yang signifikan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Alasannya, karena kedua lembaga negara itu memiliki peran yang saling melengkapi.
Keterbukaan informasi yang dijamin UU Nomor 14 Tahun 2008 menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya KPK untuk mengantisipasi terjadinya potensi tindak pidana korupsi.
‘’Nah, karena itu sinergisitas segenap stakeholder menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,’’ ungkap ketua bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) itu.
Selain ada pidato kunci dari pimpinan KPK, Malam Anugerah Keterbukaan Informasi 2024 juga akan dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
KI Jawa Timur juga mengundang para penjabat bupati/wali kota se Jawa Timur serta para pimpinan badan publik.
‘’Mohon maaf, karena kapasitas tempat terbatas, maka tidak semua badan publik kami undang. Namun, publik bisa menyaksikan livestreaming di kanal YouTube INews dan KI Jawa Timur,’’ ujar Aminuddin.
Pada Malam Anugerah tersebut, ada sebanyak 26 badan publik berstatus informatif dan sekitar 22 badan publik menuju informatif yang akan mendapatkan apresiasi dari KI Jawa Timur.
Capaian itu menggembirakan lantaran ada kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan publik pemkab/pemkot misalnya, pada 2023 lalu hanya ada 6 pemkab/pemkot yang berstatus informatif. Tahun ini jumlahnya mencapai 15 pemkab/pemkot.
Hal itu menjadi satu indikator atau komitmen para pimpinan badan publik untuk membumikan keterbukaan informasi yang memberikan manfaat besar pada tata kelola yang baik dan peningkatan pelayanan publik.
Peningkatan itu juga berseiring dengan kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Jatim yang menduduki urutan ke-2 nasional pada 2024 dengan skor 83,83 (kategori baik).
Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap badan publik oleh KI Jawa Timur tersebut dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu melalui sejumlah tahapan.
Mulai pelaporan layanan informasi publik tahunan, pengumpulan self assement questionnaire (SAQ), verifikasi faktual hingga presentasi dan wawancara, seperti sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) tentang Monev.
‘’Tentu ke depan, seperti sudah menjadi amanat UU KIP, semua badan publik terus kita dorong untuk menjadi informatif. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang, ketersediaan informasi yang mudah dan murha untuk memenuhi hak publik menjadi sebuah keniscayaan,’’ paparnya.
Dia menegaskan, keterbukaan informasi publik melalui beragam platform itu mesti terus berkelanjutan. Badan publik mesti tertuntut untuk melakukan pemutakhiran data informasi publik.
Sebab, informasi publik tentu bersifat dinamis. Karena itu, butuh komitmen dan inovasi-inovasi baru dalam memberikan layanan informasi. Baik itu komitmen anggaran, sumber daya manusia, teknologi informasi hingga sarana-prasarana. (ard)
