Gubernur Khofifah Paparkan Tujuh Prioritas Pembangunan Jatim 

KANALSATU - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/4/2022) di Surabaya.

Tujuh prioritas tersebut menurut Khofifah sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2023.

Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 adalah, Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Selain itu juga peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Selanjutnya peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.

"Ketujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai Nawa Bhakti Satya yang menjadi ruh pembangunan di Jatim," terang mantan Menteri Sosial ini.

Seiring dengan melandainya kondisi pandemi Covid-19, perekonomian Jawa Timur mulai membaik dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,57% dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,01%, dan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48%.

"Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 persen," jelas Khofifah.

Sejalan dengan semakin terkendalinya Pandemi Covid-19, realisasi investasi Jawa Timur 2021 juga terangkat bahkan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.
Di mana capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada Tahun 2021 sebesar Rp52,5 Triliyun Rupiah dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp27 Triliyun.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan mewanti-wanti Jatim agar dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan Jatim tapi juga nasional, karena Jatim memiliki kontribusi besar terhadap capaian pembangunan nasional. (KS-10)