LaNyalla: Kerusakan Bangsa Harus Disudahi
KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan kerusakan bangsa tidak bisa didiamkan berlarut-larut, dan harus segera disudahi.
Penegasan itu disampaikan saat Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VIII MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Kamis (26/5/2022).
LaNyalla yang juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur bahkan mengingatkan semua pihak, bahwa sudah saatnya kerusakan bangsa disudahi.
LaNyalla bahkn mengajak kader Pemuda Pancasila di manapun berada, khususnya Jawa Timur, untuk mengambil peran melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa yang keliru.
"Kerusakan ini harus disudahi. Kita harus berpikir sebagai seorang Negarawan. Kita harus memikirkan nasib anak cucu kita. Sebab, hukum alam akan memangsa mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan, alam tidak mengenal siapa yang melubangi kapal, tetapi semua penumpang kapal akan tenggelam," tegasnya.
Muswil ke-VIII MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur di Hotel Grand Empire Palace Surabaya, dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Ahmad M Ali, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Arif Rahman, Ketua Umum Srikandi Pemuda Pancasila Sari Maya.
Hadir pula Pimpinan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Partai Politik Wilayah Jawa Timur, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur dan sejumlah kader Pemuda Pancasila se-Provinsi Jawa Timur.
Menurut LaNyalla, rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara, tidak memiliki saluran yang cukup untuk menentukan arah perjalanan bangsa.
Sebab menurut dia, sejak amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik dan DPR RI menjadi satu-satunya penentu arah perjalanan bangsa.
"Karena hanya partai politik yang dapat mengusung calon pemimpin nasional. Itu pun masih diberi ambang batas atau presidential threshold, sehingga tidak semua partai politik dapat mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon pemimpin nasional," papar LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menyebut, DPD RI sebagai representasi elemen masyarakat civil society non partai politik mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden yang diatur di Undang-Undang Pemilu.
Saat ini, lanjut LaNyalla, arah perjalanan bangsa juga ditentukan oleh partai politik melalui DPR RI sebagai pembentuk undang-undang.
Hal itu dinilai berakibat beberapa undang-undang lahir meskipun mendapat protes keras dari masyarakat.
Menurut LaNyalla, muara dari situasi tersebut adalah, semakin menguatnya oligarki ekonomi yang semakin mencengkram Republik ini melalui penguasaan mereka atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
"Inilah kondisi kebangsaan kita hari ini yang mutlak dan wajib kita koreksi. Kondisi ini sama sekali bukanlah kondisi yang diinginkan para pendiri bangsa ini," jelasnya.
Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menjauhkan kita dari cita-cita lahirnya bangsa ini, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kondisi tersebut juga dikatakan semakin menjauhkan dari tujuan hakiki lahirnya negara ini, yaitu untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Kita wajib melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir orang yang menguasai modal dan berada di lingkar kekuasaan," tutur LaNyalla
Hal inilah yang dia maksud, menjadi tugas abadi kader Pemuda Pancasila. Kesadaran seluruh rakyat Indonesia harus digugah lantaran ada kekeliruan mendasar dengan sistem demokrasi di negeri ini.
Saat ini, kata LaNyalla lagi, bangsa ini telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila, yang merupakan karya luhur para pendiri bangsa.
Atas dasar itu, dia mengingatkan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila untuk memahami sejarah lahirnya organisasi ini.
Pemuda Pancasila, kata LaNyalla, diharapkan menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran bangsa akan pentingnya Pancasila sebagai way of life bangsa ini.
"Mari kita rapatkan barisan. Kita harus bangkit, harus berani melakukan koreksi sistem tata negara, sekaligus sistem ekonomi nasional demi Indonesia yang lebih baik," tegasnya. (ard)
