Kader PPP Dukung LaNyalla Jadi Presiden 2024
KANALSATU - Dukungan agar Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, maju menjadi presiden 2024 terus menyeruak, menyusul langkah serupa dilakukan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dukungan kader PPP dinerikan saat bersilaturahmi dengan LaNyalla di kediaman Ketua DPD RI, Sabtu (28/5/2022).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
Dari DPP PPP hadir Ketua DPP PPP Irene R. Rusli, para Wakil Ketua DPP PPP (Syahrial Agamas, Rahman Yakob, Makmun Halim, Hasan Husaeri dan A. Syaeful Anwar), juga Habil Marati dan Anwar Sanusi (Wakil Ketua Dewan Pakar PPP).
Wakil Ketua Dewan Pakar PPP Habil Marati menjelaskan, para kader PPP melihat performance Ketua DPD RI yang luar biasa bagi umat dan konstitusi. L
Sangat disayangkan jika kiprah yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan umat dan demokrasi bangsa itu tidak dikoordinasikan dengan PPP.
"Karena itulah kami kader PPP mendorong Pak LaNyalla untuk menjadi Presiden di 2024. Kita membutuhkan pemimpin yang independen, yang berani, tegas dan mengerti kondisi rakyat sekarang ini," katanya.
Habil juga berharap PPP dan DPD dapat berkolaborasi dalam membangun bangsa. Karena menurut dia, kedua pihak mempunyai infrastruktur yang memadai sampai level daerah.
"DPD RI dan PPP sama-sama mempunyai struktur yang kuat dan mengakar di daerah. Alangkah bagusnya jika kedua pihak melakukan sinkronisasi dan revitalisasi, sehingga menghasilkan sesuatu hal yang baik bagi kepentingan rakyat," ujarnya.
Habil Marati dan kader PPP lainnya juga meminta saran dan petunjuk dari Ketua DPD RI agar PPP tetap eksis. Sebab menurutnya, sebagai partai lama yang didirikan oleh ulama, tetapi semakin hari suara PPP semakin menurun.
Wakil Dewan Pakar PPP lainnya, Anwar Sanusi mengatakan dari tahun ke tahun kursi PPP di parlemen semakin sedikit. Menurutnya, hal itu terjadi akibat faktor kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka'bah itu.
"Intinya kami para kader PPP resah dan gelisah bagaimana cara untuk menaikkan suara supaya partai ini tetap ada," kata Anwar.
Rachman Yakob, Wakil Ketua PPP, juga menyampaikan PPP sudah tidak baik-baik saja. Banyak intrik dan ada beberapa perseteruan antara DPW dan DPP akibat DPP tidak ambil sikap sesuai AD dan ART.
"Sekali lagi kami mengadu, mengeluh kepada Ketua DPD RI bagaimana caranya menyelamatkan PPP ini. Yang kami khawatirkan bukan PPP dapat kursi di DPR atau tidak, tetapi PPP masih ada atau tidak," tukasnya.
Menanggapi keinginan para kader PPP yang akan mencalonkan dirinya sebagai Presiden, LaNyalla berterimakasih. Dia bahkan menegaskan jika sedang menjemput takdir sebagai Presiden RI.
"Jika Allah SWT berkehendak, tak ada yang bisa menghalangi. Artinya kalau takdir saya jadi Presiden bagaimana pun caranya nanti pasti akan ketemu jalannya," ujar dia.
LaNyalla pada kesempatan itu menegaskan, DPD RI saat ini secara kelembagaan sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Karena ambang batas ini adalah akar permasalahan bangsa.
"Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, ini melanggar konstitusi. Dalam Pasal 6A UUD 1945 ambang batas pencalonan Presiden 20 persen sama sekali tak diatur tetapi kok malah diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," paparnya.
Seharusnya, kata LaNyalla, tidak ada ambang batas pencalonan Presiden, sehingga semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Presiden. Akan terbuka luas juga bagi putra-putri terbaik untuk mencalonkan Presiden.
"Kita harap MK secara jernih melihat persoalan ini. Mereka adalah penegak konstitusi. Artinya ada UU yang tidak sesuai konstitusi sudah seharusnya dibatalkan," paparnya. (ard)
