LaNyalla: Kekuasaan Bangsa Telah Tersandera Oligarki Ekonomi
KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika kekuasaan bangsa saat ini telah tersandera oleh oligarki ekonomi.
Penegasan itu disampaikan pada Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).
Oleh sebab itu, LaNyalla dengan tegas mengatakan bahwa oligarki ekonomi adalah musuh bersama bangsa.
Hadir dalam acara Deklarator Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidoe, pengamat politik Rocky Gerung, M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Ferry Juliantono (politisi Gerindra), Lieus Sungkharisma, Syukri Fadholi (DIY), Syahganda Nainggolan, Kol (Purn) Sugeng Waras dan Boyamin Saiman.
Sementara Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Menurut LaNyalla, Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah atau Presiden hari ini. Tetapi adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi.
Oligarki Ekonomi, lanjutnya, sangat rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri, dan semakin membesar serta menyatu dengan Oligarki Politik.
"Selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa," tegas Senator asal Jawa Timur itu.
LaNyalla juga mengatakan, tidak masalah seseorang menjadi kaya raya. Asalkan jangan sampai mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk kepentingan sendiri.
"Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah Ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka," jelasnya.
Karena itu dengan tegas alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Ketidakadilan yang terjadi oleh Oligarki Ekonomi, dan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan tersebut, harus diselesaikan secara fundamental.
"Tidak bisa masalah ini diatasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus dari hulunya, bukan di hilir," ujarnya.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla mengakui sudah keliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota, serta bertemu langsung dengan stakeholder di daerah, mulai dari pejabat pemerintahan daerah, akademisi dan kalangan kampus, pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan nusantara.
"Saya mendengar dan melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama yaitu Ketidakadilan dan Kemiskinan," katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat.
"Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu," tegas dia. (ard)
