Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan: Kenaikan Harga BBM, Meresahkan Ribuan Nalayan Jawa Timur

KANALSATU - Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan, Oki Lukito, menegaskan kenaikan harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, meresahkan nasib nelayan di Jawa Timur. 

Alasannya, hampir semua stasiun pernjualan solar subsidi  khusus nelayan (SPDN) di Pelabuhan Perikanan kehabisan stok, akibat dari kenaikan harga solar tersebut.

"Nelayan terpaksa membeli di SPBU dengan harga lebih mahal Rp500-Rp1.000 rupiah liter. Solar subsidi di SPBU dibeli dengan harga Rp7.800 per liter sudah termasuk ongkos angkut dari SPBU ke sentra sentra nelayan. Dengan harga lama saja mereka kembang kempis, apalagi sekarang," tegasnya di Surabaya, Minggu (4/9/2022).

Di Pelabuhan Perikanan Popoh dan Sine, Tulungagung misalnya, menurut Oki, aktivitas nelayan tidak optimal karena suplai BBM solar subsidi terbatas. 

Karena itu solar yang dikirim tidak pernah mencukupi memenuhi kebutuhan nelayan di Tulungagung. 

Jumlah Kapal pengguna BBM solar subsidi di Popoh sebanyak 21 kapal, kebutuhan solar saat musim ikan 10.500 liter/hari. 

Sedangkan di Sine, dengan jumlah kapal 11 unit kebutuhan solar saat musim ikan  4400 liter/3 hari. 

Ironisnya, SPDN belum ada, sehingga para nelayan terpaksa harus membeli di SPBU dengan harga lebih mahal.

Begitu juga untuk nelayan Pancer, Banyuwangi. Dalam setiap hari dibutuhkan 8 ton solar. Sebagian kapal yang tidak memiliki dokumen lengkap harus membeli solar non subsidi. Sama halnya dengan di Popoh, pelabuhan perikanan Pancer juga belum mempunyai SPDN sehingga pembelian solar dilakukan di SPBU dengan selisih harga Rp1.000 lebih mahal. 

Pihak pelabuhan menerbitkan rekom pembelian solar subsidi untuk kapal yang berdokumen lengkap dan masih berlaku. Jumlah kapal 10-30 grose tone (GT) di Pancer sebanyak 48 kapal, dibawah 10 GT sebanyak kurang lebih 700 kapal.

Sementara di Pelabuhan Perikanan Puger, Jember, nelayan juga harus membeli solar subsidi di SPBU karena terbatasnya pasokan solar di SPDN. 

Hal yang sama juga dialami nelayan Pantura, aeperti di Mayangan (Probolinggo), Pasongsongan (Sumenep), Brondong (Lamongan) serta (Bulu) Tuban. 

"Sejak diumumkan kenaikan harga solar subsidi, banyak nelayan memutuskan tidak melaut. Sebab kenaikan harga solar subsidi sebesar Rp1.600 per liter, sangat memberatkan dan membengkaknya biaya operasional. Sementara hasil tangkapan tidak pasti, mengingat perubahan iklim dan kondisi over fishing di sejumlah perairan," papar Oki.

Menyikapi kondisi yang berkembang di sentra sentra nelayan saat ini, Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan berharap Gubernur Jatim dan pemerintah diminta memberlakukan 'darurat nelayan', dengan berbagai upaya untuk meringankan beban nelayan.

Upaya itu kata Oki, bisa dilakukan dengan menghapus pungutan pungutan di pelabuhan seperti retribusi TPI, biaya pengurusan Surat Ijin Berlayar (SIB), dan lainnya. 

Tidak hanya itu, menurut dia Gubernur juga harus menunda diberlakukannya ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pasca produksi nelayan, serta mengalihkan biaya pembangunan infrastruktur di sejumlah pelabuhan untuk menstimulan usaha budidaya laut (marine culture) bagi kelompok kelompok nelayan. 

"Selama ini pembangunan dan perluasan pelabuhan perikanan setiap tahun dianggarkan Rp50 miliar - Rp 70 miliar per tahun, yang manfaatnya tidak dirasakan nelayan. Selain itu pemerintah dan Gubernur Jatim kami harapkan intens memberdayakan UMKM keluarga nelayan. Sebab langkah positif itu yang sampai saat ini masih sangat kecil, dibandingkan jumlah keluarga nelayan di 20 kota/kabupaten di Jawa Timur yang memiliki wilayah laut," tegas Oki.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Seksi Wartawan Kemaritiman & Kepelabuhanan PWI Jawa Timur, S. Ardiansyah, menyatakan sependapat dengan Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan.

Bahkan menurut dia, upaya 'tanggap darurat nelayan' ini harus segera dilakukan, agar nasib ribuan nelayan di Jawa Timur, yang saat ini pasti terkena dampak kenaikan harga BBM, bisa ditangani dengan baik.

"Semua sektor memang terkena dampak kenaikan harga BBM, tapi kita harus tahu kondisi nelayan seperti apa, adalah sangat tepat jika mendapat porsi perhatian serius dari pemerintah," paparnya. (ard)