KPID Jatim: Keterbatasan Perangkat Monitoring Siaran TV Digital Jadi Kendala
KANALSATU - Komisi Informasi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur saat ini mengalami kendala monitoring siaran televisi, menyusul diberlakukannya sistem analog ke digital.
Kendala yersebut yerungkap lebih oada masalah perangkat monitoring siaran televisi digital, yang berbeda dengan perangkat televisi analog.
Hal itu disampaikan Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yoshua Tjiptosoewarno, saat menerima kunjungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jawa Timur, Senin (19/12/2022).
Pada pertemuan itu, hadir Plt Kadis Kominfo Jatim Hudiyono dan jajaran pengurus KPID Jatim yakni Dian Ika Riani (Wakil Ketua KPID Jatim), Royin Fauziana (Komisioner Korbid Kelembagaan KPID Jatim) dan Sundari (Komisioner Korbid Isi Siaran KPID Jatim).
Dalam penjelasannya, Yoshua berkomitmen membangun Jawa Timur dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Namun, dalam hal peralihan siaran televisi analog ke digital, pihaknya mendapat kendala berkaitan dengan peralatan monitoring.
"Alat pemantau kami yang kurang. Karena hal itu, maka kemudian tugas monitoring tak ter-cover dengan baik," paparnya.
Menurut Yoshua, hal ini berkaitan erat dengan alokasi penganggaran, atau model penganggaran yang menjadi kendala.
"Kalau dari Pemprov rasanya berat juga. Dibebankan dana hibah juga susah. Sebab, soal penganggaran ini pernah menjadi temuan BPK. Ini kendalanya," tuturnya.
Yoshua juga menjelaskan, jika di Jawa Timur sudah 100%, seluruh stasiun televisi beralih dari analog ke digital.
"Jumlah televisi ada 32 dan seluruhnya sudah beralih ke digital. Hanya apakah seluruh masyarakat sudah dapat menikmatinya, nah itu yang sampai hari ini kami masih terus memantau perkembangannya di lapangan," papar Yoshua.
Yoshua juga menyampaikan aspirasi anggaran untuk lembaganya yang masih terbilang kecil.
Dengan jangkauan wilayah yang cukup besar, tahun ini KPID Jatim mendapat alokasi anggaran hanya Rp1 miliar, dari anggaran yang kami ajukan sebesar Rp5 miliar.
"Untuk tahun 2023 kami mendapat anggaran Rp1,5 dari Rp6 miliar anggaran yang kami ajukan. Tapi itu belum pasti, baru alokasi," ujarnya.
Pada kesempatan itu Plt Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono, menambahkan bahwa pihaknya terus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
Sebagaimana keinginan Gubernur Jawa Timur, yang berharap seluruh kinerja diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat.
"Kami tak mendapat alokasi dana dari kementerian. Tetapi kami bersama KPID terus melakukan sosialisasi dan pemantauan mengenai peralihan siaran dari analog ke digital ini," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperhatikan dengan baik keluhan yang disampaikan oleh KPID Jatim.
Sebab, monitoring merupakan hal penting untuk memastikan siaran televisi berkualitas kepada masyarakat.
"Masyarakat harus mendapatkan haknya atas siaran yang berkualitas. Tentu perangkat monitoring menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Saya minta hal ini diperhatikan dengan baik," ujarnya.
Peralihan siaran ini juga diharapkan LaNyalla dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai pemirsa.
"Tentu segala perangkat harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai masyarakat sebagai penikmat siaran mengalami kerugian akibat kebijakan peralihan siaran ini," katanya.
Senator asal Jawa Timur meminta peralihan siaran harus dibarengi dengan pemutakhiran seluruh perangkat yang berkaitan agar berlangsung tanpa kendala.
"Tentu temuan dan aspirasi yang disampaikan ini menjadi catatan penting bagi kami. Intinya adalah, peralihan harus dipersiapkan dengan baik dari seluruh aspek. Harus ada pemutakhiran secara komprehensif," tegas LaNyalla. (ard)
