LKPJ 2025 Diterima DPRD, Khofifah: Sinergi Eksekutif dan DPRD Jadi Kunci Kemajuan Jatim
KANALSATU - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten/kota, hingga elemen strategis menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang maju dan sejahtera.
Pernyataan itu disampaikan usai seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Khofifah, diterimanya LKPJ oleh seluruh fraksi menjadi bukti kuatnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jatim atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program pembangunan serta pelayanan publik ke depan.
Khofifah menegaskan pentingnya penempatan rekomendasi sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tindak lanjut kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mencontohkan usulan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Khofifah turut menyoroti isu alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional.
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN dan Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.
Di sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berhasil memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Namun, ia mengingatkan beberapa indikator makro seperti rata-rata lama sekolah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga perlu penguatan kolaborasi lintas daerah.
Sementara di bidang kesehatan, Khofifah menyampaikan angka stunting Jawa Timur saat ini tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Selain itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur juga menempati posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi,” ujarnya.
Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Khofifah meminta penilaian dilakukan secara proporsional sesuai karakter masing-masing perusahaan daerah. Ia mencontohkan kinerja Bank Jatim yang mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada 2025.
Khofifah juga menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja bukan untuk mengejar penghargaan. Menurutnya, berbagai penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.
Ia mencontohkan penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI yang diterima karena Jawa Timur konsisten menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020 hingga 2025.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, menyampaikan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan.
“Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
(KS-5)
