Mei 2023, BPS Mulai Sensus Pertanian
Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan
Sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1963 ini bertujuan untuk mendukung kebijakan nasional dan global dalam menentukan arah perkembangan pertanian.
Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengatakan, sektor pertanian sekarang ini sudah jauh mengalami perkembangan. Mulai dari pemanfaatan lahan kecil hingga melibatkan teknologi.
“Dengan data yang dihasilkan dari sensus pertanian nantinya pemerintah membentuk policy supaya bisa mengatasi problem dari sektor pertanian,” ujar Dadang waktu ditemui usai membuka Sosialisasi ST 2023 di Malang, Selasa (13/12/2022).
Sensus pertanian akan melakukan pendataan terhadap tujuh subsektor pertanian. "Tujuh sub sektor yang menjadi fokus BPS seperti pertanian tanaman pangan (padi, jagung, palawija, dll), kemudian holtikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, termasuk juga jasa-jasa pertanian," jelasnya.
Karena sektor pertanian telah mengalami perkembangan pesat, Dadang berharap pertanian dengan lahan sempit juga tidak luput dari pendataan sensus.
Misalnya seperti di Kota Surabaya, menurut Dadang saat ini sudah ada metode urban farming. Yang mana masyarakat bisa bercocok tanam dengan lahan seadanya. Hal itu biasa disebut dengan hidroponik.
Diakui Dadang, Sensus Pertanian 2023 memang menyimpan permasalahan yang lebih banyak. Karena itu, pihaknya sudah menyesuaikan variabel sesuai dengan perkembangan zaman. "Sensus kali ini disesuaikan dengan WCA (World Programme for the Cencus of Agriculture) yang ditetapkan pada 2020," ungkapnya.
Tahun depan, pihaknya bakal menambahkan 10 variabel pokok dan empat variable frame. Penambahan tersebut lebih meliputi seberapa lama petani sudah bekerja, luas lahan menurut tipe kepemilikan, hingga kegiatan ekonomi pendukung.
Selain itu, sustainable development goals (SDG) juga ikut menjadi titik berat. Karena itu, pihaknya juga bakal mendata jenis pupuk yang digunakan, hingga lahan yang diirigasi.
"Tema besarnya memang keberlanjutan. Bagaimana industri pertanian bisa bertahan bahkan berkembang di masa depan," paparnya.
Dia mengatakan, peta pertanian Indonesia, termasuk di Jatim, harus lebih terperinci. Misalnya, pendataan urban farming yang sudah mulai banyak muncul di kota besar. Pihaknya pun harus memantau seberapa banyak sawah yang sudah beralih fungsi menjadi lahan hunian atau yang lain.
Selain itu, dia juga berecana untuk lebih merinci mengenai kelompok usia dalam industri pertanian. Bukan hanya petani, pihaknya juga bakal mendata anggota rumah tangga petani sesuai dengan gender dan usia.
"Ini juga mengenai isu keberlanjutan alias regenerasi petani. Karena dari evaluasi selama persiapan, usia petani makin tua," ungkapnya.
Dadang berharap, pelaksanaan sensus tani nantinya bisa menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan pertanian. "Di Jatim, kontribusi pertanian secara nilai memang hanya 11 persen. Tapi, kontribusi secara penyediaan lapangan usaha justru mencapai sepertiga atau 30 persen," pungkasnya.
Sensus pertanian di Jatim bakal mengerahkan 56.078 petugas. (KS-5)
