Kepala OPD Pemprov Jatim Diminta Terapkan Birokrasi Tingkat Dunia
KANALSATU - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meng-upgrade kemampuan sekaligus menerapkan birokrasi tingkat dunia (World Class Bureaucracy).
Sebab menurut Gubernur Khofifah masih banyak pembelajaran dan pengembangan sistem kerja yang harus didalami dan ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
"Kita mengawali Tahun Anggaran 2023 dengan bersama-sama membangun satu semangat untuk bisa memaksimalkan seluruh kinerja yang bisa kita kolaborasikan. Agar bisa membawa kapal pembangunan Jawa Timur semakin maju dengan World Class Bureaucracy," ucapnya saat membuka kegiatan Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang, Rabu (11/1/2023).
Khofifah menjelaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, khususnya Kawasan Gerbang Kertasusila dan Sekitarnya, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
"Ini menjadi pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jawa Timur mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tolong dalam refreshment ini dimaksimalkan untuk mendapatkan pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir," jelasnya.
Kemudian, mantan Menteri Sosial RI itu juga menekankan Tujuh Prioritas Utama Pembangunan Jatim 2023. Yang di antaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
Adapula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim
Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa tantangan yang ada bisa dijawab dengan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi (IKI). Ia juga menerangkan, hal itu berseiring dengan transformasi yang ia harapkan dapat dilakukan oleh JPT.
"Ada 80.330 ASN dan non ASN di Jatim yang sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para kepala OPD. Maka kepala OPD harus siap mendengar, siap memberikan arahan dan harus juga turun tangan di lini bawah. Kepala OPD harus bisa menggerakkan timnya sebagai tim yang andal," terangnya.
Selain itu, gubernur perempuan pertama Jatim itu menyampaikan pentingnya perubahan mindset merupakan langkah yang strategis. Sebab, banyak perubahan yang dapat dicapai dengan berani berinisiasi serta berinovasi seiring lahirnya struktur baru di Pemprov Jatim yaitu Badan riset dan inovasi (BRIDA) yang semula badan penelitian dan pengembangan.
Contoh yang sangat prominent, ungkap Khofifah, adalah bagaimana Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan 2022 hingga 107,48 persen atau Rp 31,77 triliun dari total perencanaan Rp 29,56 triliun. Sedangkan, total belanja mencapai 94,02 persen dengan realisasi 31,59 triliun dari total perencanaan Rp 33,60 triliun.
Sebagai informasi, Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 61 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
Dalam tiga hari pelaksanaannya, peserta akan mengikuti 11 materi. Antara lain materi Penguatan Analisis Data dan IT dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah oleh Head of Bussiness Data Platform Grab Ainun Najib, serta Pimpinan Transformasi di Era Persaingan Global oleh Founder and Executive Chairman Markplus, Inc. Hermawan Kartajaya.
Tak hanya itu, ada pula materi Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Tematik oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB RI Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto. Yang mana, dalam paparannya, Erwan menekankan pentingnya digitalisasi sistem pada birokrasi.
Untuk itu, Khofifah berpesan kepada para peserta untuk benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan semua narasumber. Sehingga World Class Bureaucracy dapat diterapkan secara menyeluruh.
(KS-9)
