LaNylla: Tolak Jika APBN Jadi Jaminan Pembangunan Kereta Cepat China

MERUGIKAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, karena merugikan DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024, khususnya menyangkut pembangunan kereta cepat oleh pemerintah China. (sefdin)

KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh pemerintah China, yang meminta jaminan APBN harus kita tolak, karena merugikan.

Menurut dia, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi era Menteri BUMN, Rini Soemarno, hingga saat masih terus menimbulkan masalah. 

Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia dijadikan sarana menjamin pembayaran utang proyek kereta cepat itu.

Bahkan tak hanya itu, bunga hutang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan, yaitu menjadi 3,4% dari tawaran awal yang hanya 2%.

Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$).

“Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN, hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2% fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” ungkapnya di Surabaya, Kamis (13/4/2023). 

LaNyalla menambahkan, proyek tersebut memang harus business to business (B2B). Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah. 

“Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia, jelas sosok yang juga ketua dewan penasehat KADIN Jawa Timur itu. 

Masih menurut LaNyalla, dirinya menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar hutang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB). 

“Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300 km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan,” tutur alumni teknik Universitas Brawijaya Malang itu. (ard)

Komentar