Stok LPG dan BBM di Wilayah Jatimbalinus Tercukupi Selama Periode Ramadan-Idulfitri 2023
KANALSATU - Selama periode Ramadan dan Idulfitri 2023, pasokan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Pertamina Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara dipastikan tidak terjadi kekurangan stok energi bahkan kelangkaan.
“Semua masih tercukupi karena build up stock di supply point maupun lembaga penyalur ditambah 10 sampai 15 persen dibanding stok normal harian,” kata Section Head Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Taufiq Kurniawan, Senin (8/5/2023).
Taufiq menjelaskan, secara nasional, konsumsi LPG naik 7,9 persen dibanding konsumsi normal pada Maret sebanyak 5.787 metrik ton/hari. Kenaikan tersebut ini sesuai proyeksi Pertamina.
Konsumsi BBM jenis bensin (gasoline) naik 6,2 persen dibanding konsumsi normal Maret sebesar 17.963 kilo liter/hari. Namun jumlah tersebut lebih rendah 0,8 persen dibanding proyeksi Pertamina.
Sedangkan BBM gasoil (solar) turun 16,2 persen dibanding konsumsi normal Maret sebesar 8.119 kilo liter/hari. Jumlah tersebut sebetulnya lebih rendah 6,3 persen dibanding proyeksi Pertamina.
Menurut Taufiq, penurunan konsumsi gasoil ini dikarenakan lebih banyak pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini karena kendaraan niaga yang menggunakan BBM jenis solar banyak yang tidak beroperasi.
”Kenaikan konsumsi BBM jenis gasoline memang wajar terjadi karena arus mudik dan balik didominasi kendaraan pribadi yang mayoritas menggunakan BBM jenis gasoline. Pemudik tahun ini jumlah juga sangat signifikan jika dibandingkan dengan arus mudik pada tahun 2022 lalu ditunjang juga dengan jalur transportasi yang sudah tersambung dengan baik,” jelasnya.
Kemudian untuk konsumsi avtur naik 0,9 persen jika dibandingkan konsumsi normal pada Bulan Maret sebanyak 2.428 kl. Hal ini lebih tinggi 2,7 persen dibanding proyeksi Pertamina.
Taufiq menambahkan, upaya menjaga ketersediaan energi ini tidak lepas dari kerja sama dan kolaborasi dengan para stakeholder, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pihak lainnya yang terlibat. (KS-5)
