Tawarkan Pelatihan Ekonomi Digital Bekal Kembali untuk PMI di Hong Kong

KANALSATU - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki keterampilan berbisnis saat memutuskan kembali ke Indonesia.

Untuk itu, kepada para PMI asal Jatim di Hongkong, pihaknya menyampaikan komitmennya untuk memberikan penguatan berupa pelatihan skill atau keterampilan terkait ekonomi digital.

“Sebelum dilantik sebagai gubernur saya pernah berkunjung ke Hong Kong dan bertemu dengan para PMI. Ketika mendengar harapan dan masukan para PMI, saya mengusulkan dibangun shelter bagi PMI di Hong Kong, namun tidak memungkinkan secara regulasi. Semoga akan ada perubahan kebijakan dari pusat sehingga Pemprov bisa melindungi secara lebih kontinyu,” kata Khofifah saat bersilaturahmi dengan 100 orang perwakilan PMI asal Jatim di Hongkong dalam acara Gathering Penguatan Pasar Antarnegara di Hotel Regal Hong Kong, Minggu (14/5/2023) waktu setempat.

Khofifah mengatakan, shelter ini berperan sebagai langkah preventif maupun ketika ada persoalan sosial dan psikologi maupun secara keagamaan, maka ada tempat yang memberikan pelayanan bagi para PMI. Namun ternyata secara anggaran, regulasinya tidak dimungkinkan.

Saat ini yang bisa dilakukan adalah memberikan bekal keterampilan saat nantinya PMI kembali ke tanah air.

“Kami akan kembali menguatkan terutama agar mereka bisa mengembangkan bisnis secara digital,” katanya.

Pelatihan tersebut dapat dilakukan di Kampus UMKM Shopee Malang yang terletak di UPT milik Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Malang. Kampus Shopee di Malang setiap batch-nya bisa memberikan pelatihan bagi 40 orang selama tiga bulan secara gratis.

Keterampilan yang diajarkan mulai dari konsultasi produk, fotografi produk hingga pemasaran secara digital.

“Mereka akan diajari menyiapkan produk dengan kualitas yang terstandarisasi, memotret produk sehingga orang tertarik membeli produk kita. Termasuk diajari cara memasarkan produk secara digital, melalui keterampilan public speaking. Di sana ada ruangan khusus yang mengajarkan berjualan secara live streaming. Kalau sudah tiga bulan, mereka diharapkan menjadi top marketer karena penjualannya sudah harus berbasis online,” katanya.

Untuk itu, melalui pertemuan ini ia berharap akan ada rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai usulan para PMI asal Jatim di Hong Kong. Usulan program tersebut jikalau memungkinkan nantinya akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri.

“Jikalau tidak memungkinkan, maka kami menyiapkan berbagai macam program keterampilan baik yang menggunakan APBD Pemprov Jatim maupun yang menggunakan program CSR dari BUMD milik Pemprov Jatim," tutur Khofifah.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Ricky Suhendar mengatakan pertemuan ini bisa menjadi ajang untuk saling bertukar informasi dan pandangan, baik tentang perubahan yang terjadi di Indonesia maupun Hong Kong.

“KJRI di Hongkong ini menjadi KJRI keempat terbesar karena mencakup wilayah Hong Kong dan Macao dengan berbagai pelayanan warga dan perlindungan. Warga kita disini ada sekitar 160 ribu dan hampir 95 persen bekerja di tata laksana rumah tangga," katanya.

Komunitas PMI di Hong Kong cukup besar dan banyak. "Kami yakin saudara tidak selamanya di Hong Kong, pasti akan kembali ke Indonesia, sehingga ketika kembali tidak hanya punya bekal materi tapi juga keterampilan. Program yang kita lakukan mengedepankan pemberdayaan,” katanya.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Jatim di Hong Kong Anil Kusnaini yang asli Kediri ini mengatakan, dirinya bersama para PMI asal Jatim memiliki beberapa keinginan. Yakni adanya suatu upaya penguatan mental, upaya edukasi, serta upaya perlindungan baik sebagai perempuan, maupun sebagai PMI.

“Pembekalan mulai dari calon PMI, kemudian keluarga kami di rumah termasuk pendidikan anak-anak kami. Karena kami tidak ingin anak kami seperti kami apalagi saat ini pendidikan yang utama. Kami berharap ada program unggulan di bidang pendidikan terutama bagi perempuan sehingga kami bisa dapat peluang pekerjaan di Indonesia,” pungkasnya. (KS-5)