Ribuan Guru TK se-Indonesia Gantungkan Harapan Kepada Ketua DPD RI
KANALSATU - Ribuan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) mengadukan nasibnya kepada Ketua DPD RI.
Hal tersebut disampaikan saat berkumpul di kawasan Monas, Jakarta, ketika memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 IGTKI.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP IGTKI, Nur Sriyati, menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang hadir dan membuka acara.
Nur menyebutkan saat ini terdapat 92% guru TK yang berstatus non-PNS dari jumlah 261.735 guru TK di seluruh Indonesia. Dan diungkapkan jika honor yang mereka terima jauh dari upah minimum di suatu daerah.
"Rata-rata diberikan honor Rp500 ribu per bulan. Mohon hal ini diperhatikan dengan baik, kesejahteraan kami diperjuangkan," tuturnya, Minggu (4/6/2023).
Nur berharap nantinya jika ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kiranya agar guru TK mendapat prioritas.
"Selain itu agar kuota untuk guru TK ditambah, maksudnya agar kami bisa diangkat menjadi PPPK," tegas Nur penuh harap.
Lebih jauh dia menyatakan harapannya agar pemerintah memberikan prioritas kepada guru TK, yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan layak melalui status mereka yang ditingkatkan.
"Setelah diangkat menjadi PPPK, mohon kiranya agar dikembalikan kepada yayasannya agar tetap bisa membangun daerah," tutut Nur.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum PB PGRI, Profesor Unifah Rosyidin, bahkan berharap agar LaNyalla sebagai pemimpin lembaga tinggi negara, dapat mendorong suatu kebijakan agar kesejahteraan dan status pekerjaan para guru TK dapat ditingkatkan.
"Tolong diperhatikan nasib para guru TK Pak LaNyalla. Kami percaya Pak LaNyalla dapat merasakan suasana kebatinan kami dan dapat memperjuangkan aspirasi para guru TK," paparnya.
Menjawab hal itu, LaNyalla mengatakan sudah mengetahui, mendengar dan melihat langsung kondisi guru TK di berbagai daerah.
"Saya sudah berkeliling Indonesia. Saya sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Saya menangkap aspirasi dari stakeholder di berbagai daerah, salah satunya dari kalangan guru," katanya.
Soal kesejahteraan, LaNyalla menyebut guru yang mengemban tugas mulia namun diberikan honor yang jauh dari kelayakan.
"Terkait kesejahteraan para guru, khususnya yang bekerja di lembaga pendidikan swasta atau non-negeri, honor atau gaji yang diterima para guru swasta sangat bergantung kepada kemampuan sekolah dan kesepakatan guru dengan kepala sekolah di lembaga tersebut," jelas LaNyalla.
Sehingga, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, besaran honor para guru sangat bervariatif. Di mana secara umum, masih sangat banyak yang berada di bawah angka kebutuhan hidup minimum.
"Di daerah pemilihan saya di Jawa Timur, masih saya temukan fakta di lapangan guru yang mendapat honor sangat jauh di bawah standar kebutuhan hidup selama satu bulan. Masih jauh di bawah UMR para buruh pabrik," kata LaNyalla.
Padahal, lanjutnya, jika buruh pabrik menghadapi mesin dengan output barang alias benda mati, sedangkan guru harus mendidik manusia dengan output produknya adalah moral dan akhlak, atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini.
"Ini tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada para guru, terutama Kemenko PMK, Kemendikbud dan Kementerian Keuangan. Harus ada skema dan program konkret pembangunan kesejahteraan tenaga pendidik di semua tingkatan, terutama para tenaga pendidik honorer," tegas LaNyalla.
LaNyalla sendiri menegaskan bahwa DPD RI amat konsen terhadap persoalan guru, utamanya guru honorer.
"Kami di DPD RI, melalui Komite III akan berusaha untuk senantiasa berpihak kepada kepentingan para guru dalam mewujudkan suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas di Indonesia. Termasuk, apa yang sudah kami kerjakan dengan membentuk Pansus Guru Hononer di tahun 2022 yang lalu," tegasnya. (ard)
