AKD Kabupaten Malang Minta Ketua DPD RI Awasi RUU Tentang Desa

SERAP ASPIRASI: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, foto bersama saat acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, Senin (31/7/2023). (sefdin)

KANALSATU - Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, Basori, meminta agar Ketua DPD RI ikut membantu mengawasi Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Desa.

Alasannya, RUU tentang Desa bukan serta merta ada menjelang tahun politik, tetapi sudah sejak lama diusulkan dan tentu saja, RUU tersebut melalui kajian yang panjang.

"Jadi isinya bukan hanya kepentingan kepala desa saja, tetapi untuk kepentingan rakyat. Awalnya kami dibully seolah-olah kami yang mengusulkan RUU Desa karena isinya soal perpanjangan masa jabatan. Jadi kami berharap Ketua DPD RI juga mensosialisasikan ke masyarakat nilai positif dari RUU ini," ujarnya pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, Senin (31/7/2023).

Sementara itu Bupati Malang, HM Sanusi, meminta bantuan kepada Ketua DPD RI dalam penyelesaian banyak persoalan kenegaraan di Kabupaten Malang. 

Pertama, permasalahan agraria karena sertifikasi tanah di Kabupaten Malang belum tertangani dengan baik. Sampai saat ini dari sekian ribu sertifikat masih baru diselesaikan 2500-an sertifikat.

"Selain itu, adanya tumpang-tindih persoalan pertanahan. Dimana masih banyak tanah yang sudah digarap masyarakat, tetapi statusnya diklaim oleh Perhutani sehingga terjadi konflik berkepanjangan," papar dia.

Bahkan, masih banyak tempat wisata di Kabupaten Malang ini yang tanahnya merupakan milik Perhutani. 

Padahal sesuai arahan Kementerian terkait seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah dan desa.

"Kami sudah bersurat ke Presiden juga Kementerian Kehutanan namun sampai saat ini belum ada yang diserahkan. Jadi sepanjang pantai 130 kilometer itu masih dikuasai oleh Perhutani, hingga  pulau-pulau kecil yang ada di lepas pantai," paparnya.

Aspirasi terakhir HM Sanusi adalah berharap Ketua DPD RI membantu mendorong pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana stimulan gempa bagi para korban di daerah Ampelgading, Tirtoyudo dan Dampit.

"Sudah lebih 4 tahun kena gempa bumi tapi bantuan stimulan gempa sampai saat ini belum juga cair sepenuhnya. Yang cair baru stimulan untuk korban kategori berat, sedangkan untuk kategori sedang dan ringan belum diberikan," ucapnya.

Pasa kesempatan itu Ketua AKD Kabupaten Malang, Basori, juga menyampaikan harapan dari para kepala desa di wilayahnya, agar Stadion Kanjuruhan yang merupakan ikon Kabupaten Malang segera direnovasi. 

Selain ikon, lanjutnya, keberadaan Stadion Kanjuruhan juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

Hadir Bupati Malang, Drs. HM Sanusi, MM, Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, para Kepala OPD Kabupaten Malang, Anggota DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, Ketua AKD Kabupaten Malang, Basori, serta para kepala desa se-Kabupaten Malang. (ard)

Komentar