Ketua DPD RI: Lima Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah
KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah di Indonesia dengan jurang yang sangat lebar.
Menurut dia, tak dapat dipungkiri bahwa jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia begitu lebar itu, dampaknya terjadi ketimpangan yang jauh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Hal ini imbas pembangunan secara komprehensif yang tak merata. Ini menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan formula yang serius agar menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi," tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/11/2023).
Senator asal Jawa Timur itu juga menilai ketimpangan ini tentu saja akan menjadi hambatan yang serius dalam pengimplementasian program pengentasan kemiskinan dan lainnya.
Oleh karenanya harus ada langkah nyata dalam menekan kesenjangan antarwilayah. Indonesia Timur misalnya, disebutkan harus diberikan prioritas dalam pembangunan manusia.
LaNyalla merinci ada lima langkah yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah, yaitu:
Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
Kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
"Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia ini harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja," ujar LaNyalla.
Ketiga, pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia.
Keempat, pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok. Pilar tersebut antara lain produktivitas, pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan.
"Terakhir (Kelima), pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya," kata dia.
Sebagaimana diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kesenjangan yang berlawanan dengan kesetaraan.
Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS menunjukkan data bahwa Papua merupakan daerah dengan IPM paling rendah.
Apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, maka Papua tertinggal 20,54 poin. Indikatornya diukur dari perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. (ard)
