Khofifah Kumpulkan Kepala Daerah se-Jatim, Susun Strategi Hadapi Dampak Geopolitik Global
KANALSATU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar diskusi publik bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur guna merumuskan langkah terpadu menghadapi dampak sosial ekonomi akibat dinamika geopolitik global.
Forum yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3/2026), mengangkat tema mitigasi dampak ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kegiatan ini juga menjadi momentum halal bihalal Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus memperkuat sinergi lintas daerah.
Diskusi dipandu Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (daring), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta akademisi Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Khofifah menegaskan, ketegangan global berpotensi memicu gangguan rantai pasok, lonjakan harga energi, hingga tekanan inflasi. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Risiko terhadap sektor energi, pangan, dan logistik harus kita mitigasi bersama. Ini tantangan nyata yang tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa situasi global juga membuka peluang bagi Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, daerah harus adaptif dan mampu meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian global.
Sebagai salah satu penopang ekonomi nasional, Jawa Timur mencatat kontribusi 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen secara nasional. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,33 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi 7,5 persen terhadap nasional dan berada di posisi ketiga. Pada triwulan IV 2025, investasi tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan 11,4 persen secara tahunan.
Di sektor logistik, Jawa Timur berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak melayani lebih dari separuh rute tol laut dan menjadi penopang distribusi logistik ke kawasan Indonesia Timur.
Selain itu, Jawa Timur juga dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia, serta cadangan beras pemerintah mencapai 825,36 ton. “Maka ketahanan pangan adalah keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional,” tegas Khofifah.
Pemprov Jatim terus memperkuat ekosistem pangan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan distribusi pupuk subsidi, hingga penguatan distribusi lewat program Jatim Agro-Hub. Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
Di sektor energi, Khofifah memastikan pasokan BBM dan LPG dalam kondisi aman, termasuk selama Lebaran 2026. Namun, ia mengingatkan volatilitas harga energi global tetap menjadi tantangan yang perlu diwaspadai.
Sebagai solusi jangka panjang, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) terus dipercepat. Hingga kini, kapasitas EBT Jawa Timur telah mencapai 709,13 MW dari berbagai sumber energi.
Pemerintah daerah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada UMKM, termasuk relaksasi dan restrukturisasi kredit. Sementara perlindungan sosial diperluas melalui program bantuan bagi kelompok rentan, seperti PKH Plus, bantuan disabilitas, hingga bantuan langsung tunai bagi buruh.
Khofifah turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin ketersediaan stok dan stabilitas harga energi bersubsidi.
Ia menegaskan, kunci menghadapi tekanan global adalah sinergi seluruh elemen. “Dengan kolaborasi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menangkap peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Susiwijono Moegiarso menyebut dampak dinamika global dirasakan seluruh negara, termasuk Indonesia. Namun, struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik membuat dampaknya relatif lebih terkendali, khususnya di Jawa Timur.
Ia juga menyoroti tantangan struktural jangka panjang serta isu investasi yang perlu terus dibenahi, termasuk kebijakan terkait Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang masih terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut.
“Ekonomi kita masih cukup resilien karena ditopang konsumsi domestik, namun sektor unggulan tetap perlu diwaspadai. Pemerintah terbuka mencari solusi kebijakan yang lebih proporsional,” ujarnya.
(KS-5)
