Menghitung Harga Kejujuran BBM di Tangki Kita
KANALSATU - Mari kita jernihkan pikiran sejenak. Tulisan ini bukan sedang menjadi corong pembelaan bagi mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, bukan pula upaya memoles wajah birokrasi yang seringkali tampak kaku. Ini adalah ajakan untuk membaca data dengan mata batin, agar kita tidak tersesat dalam rimba angka yang sengaja dibikin rumit.
Belakangan, publik gaduh oleh angka "keekonomian" Pertalite yang disebut menyentuh Rp16.088 per liter, sementara Pertamax yang katanya lebih "ningrat" justru bertengger di angka Rp12.300. Logika waras kita tentu berontak: bagaimana mungkin barang yang kualitasnya lebih rendah disebut lebih mahal harga aslinya? Apakah kita sedang dikerjai oleh sulap statistik?
Di sinilah kita butuh kejujuran yang pahit.
Realitasnya, kita sedang menanggung dosa sejarah dari kesalahan antisipasi kebijakan energi di masa lalu. Di tengah nilai tukar Rupiah yang sedang batuk-batuk dihantam badai global—hingga menembus angka psikologis yang mencemaskan terhadap Dollar AS—posisi kita kian terjepit.
Bayangkan jika logika publik menuntut Pertamax (RON 92) yang dijadikan dasar subsidi. Jenis BBM ini harganya sangat sensitif dan mengambang (floating) mengikuti kurs Dollar dan harga minyak dunia.
Dengan volume kebutuhan rakyat yang begitu masif, jika kita memaksakan standar RON 92 sebagai basis subsidi saat Rupiah sedang loyo, maka struktur fiskal negara bukan lagi sekedar tertekan, tapi bisa berantakan tak bersisa. Kita akan menjadi bangsa yang seluruh tabungannya habis hanya untuk membakar bensin di jalan raya.
Kita harus berani mengakui bahwa kita terlambat bersiap. Mengapa Pertalite terasa begitu "mahal" dalam hitungan negara? Karena kita terpaksa mengimpor dalam jumlah 'sangat' masif di saat posisi tawar kita rendah, kita menjadi sandera pasar internasional.
Kita 'terpaksa' membeli barang yang standarnya 'sudah mulai ditinggalkan dunia', sehingga produksinya "langka dan harganya dipermainkan pasar global", seenak 'udelnya'.
Sementara itu, kilang-kilang kita sudah terlalu tua untuk bekerja efisien.
Rakyat akan jauh lebih mengerti jika pemerintah berani berkata jujur: "Maaf, kami memang telat membangun." Namun, hari ini kita mulai membayar hutang waktu itu.
Groundbreaking pengembangan kilang baru, seperti di Cilacap dan Balikpapan, bukan sekedar seremoni semen dan besi. Itu adalah upaya darurat untuk memastikan kita tidak lagi menjadi sandera abadi para pemain minyak internasional. Kita sedang berusaha agar di masa depan, kita bisa mengolah minyak sendiri menjadi bensin berkualitas tinggi dengan harga yang masuk akal.
Sejatinya, publik tidak butuh diteriaki angka triliunan yang abstrak. Publik butuh transparansi yang tidak manipulatif. Mereka ingin tahu bahwa setiap Rupiah pajak yang mereka setor tidak habis untuk menambal lubang inefisiensi, melainkan untuk membangun kemandirian energi yang nyata.
Sebab itu, menjelang 2029 nanti, nurani kita harus lebih tajam. Mandat rakyat jangan lagi diberikan kepada calon pemimpin yang gagap—yang selalu bersembunyi di balik ketidakjujuran dan malah gemar menciptakan keruwetan untuk menutupi ketidakmampuan.
Kita butuh nakhoda yang berani menatap mata rakyatnya sambil berkata jujur tentang arah kompas kita, bukan yang sibuk bersilat lidah sementara kapal sedang bocor di sana-sini.
Karena pada akhirnya, harga kejujuran jauh lebih mahal daripada harga satu liter bensin mana pun.
Jadi, jika esok kita melihat angka keekonomian yang melambung tinggi lagi di layar SPBU, jangan terburu emosi. Anggap saja itu adalah harga tiket untuk menonton drama kolosal bertajuk "Salah Antisipasi".
Kita semua adalah penonton setianya yang membayar tiket dengan doa dan sisa-recehan di dompet, sembari berharap di 2029 nanti, kita tidak lagi membeli tiket untuk menonton sandiwara yang sama.
Oleh: Hadipras
Ketua Dewan Pakar PWI Jatim
