Harga Minyak di atas Asumsi Makro APBN, LaNyalla: Pemerintah Jangan Menaikan Harga BBM Subsidi
KANALSATU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar pemerintah tidak menaiklan harga BBM Subsidi, karena akan menjadi beban berat masyarakat.
Permintaan Ketua DPD RI itu terungkap terkait imbas konflik di Timur Tengah, menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel, yang diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia.
Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui US$82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN, dan itu menjadi perhatian tersendiri bagi LaNyalla.
Alasannya, akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia.
Bahkan sejumlah ekonom menilai kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama.
“Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah. Maret kemarin puasa, April Lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” tegas LaNyalla saat di Surabaya, Selasa (16/4/2024).
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka.
Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius."
Karena itu LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui kementerian keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama.
“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. (ard)
