Stunting Jatim Turun ke 14,7 Persen, Khofifah Minta Penguatan Pembangunan Keluarga
KANALSATU – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 26/KP.05.01/PEG/2026.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas, pengendalian kependudukan, serta percepatan penurunan stunting menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi yang harus direspons melalui pembangunan manusia yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, hingga pembangunan kependudukan perlu menjadi agenda bersama lintas sektor.
Khofifah menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga kualitas SDM, mobilitas penduduk, pola pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Ia menilai arah pembangunan tersebut selaras dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045.
“Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus berjalan selaras karena berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Sinergi diperlukan agar pembangunan SDM dapat berjalan lebih efektif dan berdampak,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya penguatan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan SDM. Menurutnya, peningkatan IMM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan menekan angka kematian ibu, kematian bayi, serta prevalensi stunting.
Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur menunjukkan penurunan signifikan. Pada 2024, AKI tercatat 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup dan turun menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025. Angka tersebut telah melampaui target World Health Organization yang menetapkan AKI di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski demikian, Khofifah meminta upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi terus diperkuat melalui edukasi kesehatan reproduksi dan peningkatan kesadaran terkait usia perkawinan yang ideal.
Di bidang penanganan stunting, Jawa Timur juga mencatat capaian positif. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024. Capaian tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua secara nasional.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen, terutama posyandu, untuk memastikan seluruh intervensi penanganan stunting di kabupaten dan kota berjalan efektif,” kata Khofifah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, menyatakan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan. Menurutnya, keberhasilan program BKKBN sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor hingga tingkat daerah.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan roadshow ke berbagai dinas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program.
Di sisi lain, Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Mayang Mariana, menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan nasional.
Ia berharap kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur mampu memperkuat implementasi kebijakan nasional sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing. (KS-5)
