Gempa M 7,7 Sulawesi Utara Rusak 27 Rumah, BNPB Minta Warga Tetap Waspada
KANALSATU – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (8/6/2026) pagi, menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum. Meski peringatan dini tsunami telah dicabut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga pukul 12.30 WIB, sebanyak 27 kepala keluarga (KK) terdampak akibat gempa tersebut. Rinciannya, 20 KK berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tujuh KK di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Selain berdampak pada warga, gempa juga mengakibatkan kerusakan pada 27 unit rumah yang tersebar di kedua wilayah tersebut. Kerusakan turut terjadi pada sejumlah fasilitas umum, yakni dua gereja, satu sekolah, satu rumah dinas guru, serta satu gedung GMIM 76 di Kabupaten Minahasa Utara.
Gempa terjadi pada pukul 06.37 WIB dengan pusat berada di laut pada koordinat 5,79 Lintang Utara dan 125,14 Bujur Timur, tepatnya pada kedalaman 47 kilometer. Getarannya dirasakan di sejumlah daerah di Sulawesi Utara, termasuk Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, warga merasakan guncangan cukup kuat selama sekitar tiga hingga empat detik yang sempat memicu kepanikan. Sementara di Talaud, Manado, dan Minahasa Utara, getaran dirasakan dengan intensitas lemah hingga sedang selama dua hingga empat detik.
Wilayah yang melaporkan merasakan dampak gempa antara lain Kecamatan Marore, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tahuna, dan Tahuna Barat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, guncangan dirasakan di Kecamatan Rainis, serta Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara.
Setelah gempa terjadi, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini
tsunami. Namun, berdasarkan perkembangan terbaru, status peringatan tersebut telah resmi diakhiri sehingga masyarakat pesisir tidak lagi berada dalam kondisi siaga tsunami.
Meski demikian, BNPB mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Saat ini BNPB bersama BPBD provinsi maupun kabupaten/kota terdampak terus melakukan koordinasi penanganan darurat. Fokus penanganan meliputi pendataan warga terdampak, asesmen kerusakan bangunan, pemantauan aktivitas kegempaan, hingga penguatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan data dampak gempa masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung di lapangan.
BNPB juga mengimbau warga yang rumahnya mengalami kerusakan untuk berhati-hati saat berada di sekitar bangunan yang terdampak serta segera melaporkan kondisi yang membahayakan kepada aparat setempat.
(KS-9)
