Burundi tuntut PBB minta maaf
BAJUMBURA (WIN): Pemerintah Burundi menuntut PBB memberikan bukti atau meminta maaf setelah dugaan laporan PBB yang mengklaim pemerintahanya mempersenjatai para pendukung muda, di tengah kekhawatiran baru terkait kekerasan politik.
Media lokal yang mengutip dari laporan internal PBB yang kabarnya bocor mengatakan “tuduhan” mengenai anggota Imbonerakure, sayap pemuda dari partai Presiden Burundii Pierre Nkurunziza, dipersenjatai dan melakukan latihan dalam menggunakan senjata.
Wakil Presiden Prosper Bazombanza, dalam sebuah siaran di radio resmi pada Selasa malam, menyusul pertemuan dengan duta asing, menuduh Kantor PBB di Burundi merilis laporan “dalam cara yang buruk”.
Dia menuntut PBB memberikan bukti atau menarik kembali laporan itu, menepis kekhawatiran persiapan yang dilakukan negara untuk kekerasan terbaru, dan bahkan genosida.
“Saya dapat meyakinkan anda bahwa setiap tindakan yang membawa perang pada umumnya, dan untuk melakukan genosida pada khususnya, tidak dapat ditoleransi,” kata Bazombanza.
Negara Afrika Tengah yang kecil itu masih dalam pemulihan dari konflik yang berkepanjangan, dan mengalami situasi yang semakin memburuk terkait pemilihan presiden pada 2015 mendatang, ketika Nkurunziza diperkirakan akan melakukan kampanye untuk masa jabatan ketiga meskipun batas konstitusional adalah dua kali.
PBB pada Kamis juga mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah negara Afrika Tengah yang kecil itu, mendesak untuk menghentikan kekerasan politik dan menghormati HAM.
Permintaan serupa juga dilakukan pada saat kunjungan Samantha Power, duta besar AS untuk PBB, ke Burundi pekan ini .
Meski demikian Burundi menolak seruan PBB untuk menggelar penyelidikan independen terhadap laporan itu, mereka mengatakan itu merupakan “rumor tak berdasar.”
Buta besar Prancis untuk Burundi Gerrit Van Rossum mengatakan bahwa jelas ada ketegangan antara kelompok yang bersaing, dengan bentrokan yang mengakibatkan kematian dalam beberapa bulan terakhir.
“Apa yang pemerintah lakukan untuk mengakhiri rasa antitoleransi dalam politik, intimidasi dan konfrontasi fisik.. merupakan sesuatu yang akan mendorong masyarakat internasional untuk terus bekerja bergandengan tangan dengan pemerintah Burundi untuk mencapai pemilihan umum yang bebas dan terbuka,” katanya.(win15)
