Pemerintah siapkan pembangkit pengganti PLTU Batang

KANALSATU - Pemerintah menyiapkan sejumlah pembangkit listrik sebagai pengganti PLTU Batang, Jateng 2x1.000 MW yang diperkirakan mundur pengoperasiannya.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman di Jakarta, Jumat (18/7/14) mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan alternatif untuk mengantisipasi PLTU Batang yang terkendala lahan tersebut. "Ada beberapa pembangkit pengganti yang kami siapkan," ujarnya.

Menurut dia, pembangkit pengganti tersebut adalah PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok masing-masing berkapasitas 800 MW di Jakarta Utara dan PLTGU Muara Tawar 400 MW di Bekasi, Jabar.

Ditambah, PLTU Cirebon Ekspansi 1.000 MW di Jabar. Jarman mengatakan, pembangunan ketiga PLTGU dengan total kapasitas 2.000 MW itu bisa lebih cepat karena pipa dan gasnya sudah tersedia. "Tinggal bangun pembangkitnya yang tidak perlu waktu lama," katanya.

Demikian pula, PLTU Cirebon yang sudah tersedia lahannya karena merupakan ekspansi pembangkit sebelumnya. "Kami optimis keempat pembangkit bisa beroperasi semua pada 2018 untuk menggantikan PLTU Batang," katanya.

Pengembang PLTU Batang, PT Bhimasena Power Indonesia mengumumkan kondisi kahar (force majeure) atas pembangunan PLTU Batang karena terkendala pembebasan lahan. Kondisi kahar tersebut telah diberitahukan ke kontraktor yang akan membangun PLTU dan PT PLN (Persero), selaku pembeli listriknya.

Akibat kondisi kahar tersebut, pengoperasian PLTU yang diperkirakan menelan investasi empat miliar dolar AS bakal mundur dari rencana semula 2018. Saat ini, status pembebasan lahan PLTU Batang sudah mencakup 85 persen dari total kebutuhan 226 ha. Bhimasena meminta dukungan pemerintah untuk menyelesaikan sisa lahan.

Saham Bhimasena dimiliki PT Adaro Power sebesar 34%, Electric Power Development Co Ltd (J-Power) 34%, dan Itochu Corporation 32%. PLTU tersebut dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).(win12)