Ini penjelasan Ahok soal kericuhan di Kemendagri
KANALSATU - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan kericuhan yang terjadi saat mediasi dengan anggota DPRD DKI Jakarta, di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, peristiwa bermula ketika dirinya meminta Walikota Jakarta Barat menjelaskan dugaan penyelewengan dana.
"Waktu itu saya minta walikota memberikan penjelasan pada peserta mediasi tentang prosedurnya, mengapa bisa masuk proyek yang bermasalah dalam APBD 2015," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/3/15).
Walikota Jakarta Barat diminta memberikan penjelasan, apakah dana tambahan tersebut ada permintaan dari pihak luar selain penyusun yang berhak. "Saya cuma tanya ke walikota, coba kamu jelaskan masuknya dana itu hasil bahasan dengan siapa? Awalnya, dia tidak mau berdiri. Lalu saya bilang kalau kamu tidak mau berdiri berarti kamu terlibat, saya pecat kamu," ucap Ahok.
Setelah ada ancaman, lanjut Ahok, akhirnya Walikota Jakarta Barat berdiri. Tapi, suasana tiba-tiba berubah tidak kondusif dan akhirnya rapat ditutup. "Ketika walikota berdiri, dewan kayaknya panik dan marah-marah. Akhirnya rapat dihentikan. Lalu keamanan Kemendagri anjurkan saya lewat belakang," paparnya.
Sebelumnya diberitakan, mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI jakarta di Kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berlangsung ricuh. Dari luar ruangan rapat, sempat beberapa kali terdengar suara keributan. "Jangan bohong Pak Gubernur!" teriak seorang di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/14).
Menurut Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Slamet Nurdin, yang marah-marah adalah Ahok. Kemarahan mantan Bupati Belitung Timur itu disebabkan oleh upayanya mengungkit masalah UPS dan hilangnya anggaran truk sampah dalam APBD 2013 dan 2014.
"Sebenarnya sudah mau ditutup dan mau ada `closing statement` gubernur dan ketua dewan. Lalu, dia membicarakan UPS," ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan DPRD DKI seperti Prasetyo Edi Marsudi dan M Taufik enggan berkomentar perihal apa yang terjadi di dalam ruangan mediasi. Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung mengatakan mediasi buntu. "Deadlock," cetus Lulung.(win6)
