Yusril: Yasonna oper bola kepada Jokowi
KANALSATU - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly diduga ingin melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konflik Partai Golkar. Dugaan didasarkan atas desakan Menkumham kepada Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendaftarkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Yasonna oper bola ke Jokowi," kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakrie (Ical), dalam keterangan persnya, Rabu (18/3/15).
Menurut Yusril, tidak mungkin mendaftarkan kepengurusan partai politik melalui Perpres. Karena kepengurusan partai adalah tugas menteri itu sendiri. "Menkumham Yasonna seperti tidak paham tugasnya sendiri, bahwa kewenangan mendaftarkan kepengurusan parpol ada pada dirinya sebagai Menkumham," urai mantan Menkumham tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan, untuk mendaftarkan kepengurusan partai dilakukan ke Kemenkumham, dan bukan ke presiden. "Entah apa dasar hukum yang digunakan Menkumham untuk mengatakan bahwa untuk mengesahkan kepengurusan parpol menggunakan perpres," tandasnya.
Justru yang menarik, lanjut Yusril, apakah pernyataan Menkumham akan direspons oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan perpres atau tidak. "Akankah Jokowi menendang bola yang dioper Yasonna? Kita tunggu saja apakah Jokowi berminat atau tidak," cetusnya.
Seperti diketahui, Yasonna mengungkapkan, kepengurusan DPP Golkar hasil Munas IX Jakarta akan segera disahkan. Namun, pengesahan masih menunggu peraturan presiden. "Perpres akan segera dikeluarkan oleh presiden. Dalam waktu dekat, sudah dilaporkan dalam rapat kabinet kemarin," ungkap Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/3/15).(win6)
