'Koperasi Merah Putih Perlu Diperkuat Tenaga Profesional dan Paham Digitalisasi'
KANALSATU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur mendukung pendirian Koperasi Merah Putih asal diperkuat tenaga profesional dan paham digitalisasi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suhermono, saat memberi sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Aspirasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Timur, di Aula PWI Jawa Timur, Senin (24/3/2025).
FGD yang digelar AKSI Jawa Timur bertajuk "Memahami Gagasan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih", itu bertujuan mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Mahmud menambahkan PWI pasti mendukung atas digelarnya FGD ini, terlebih bisa dilaksanakan di aula PWI, tempatnya para wartawan.
Namun Mahmud berpesan, agar dalam menjalankan pemerintahan desa, pada kepala desa, juga untuk pendirian Koperasi Desa Merah putih, mulai menyadari pentingnya profesionalisme dan digitalisasi.
"Dalam konteks ini, kami (para wartawan) hanya dapat memberi dukungan dan berperan dalam bidang publikasi," katanya.
Senada dengan pernyataan Waketum ABPEDNAS Jawa Timur, Deny P, yang menyatakan dukungannya, meski dengan catatan.
"Kami memang sudah menegaskan dukungan, namun tetap dengan catatan, terutama tentang pendanaan Kopdes Merah Putih, serta kejelasan juk lak juknisnya," ujarnya.
Deny juga berharap FGD seharusnya terus digelar, menanggapi isu yang berkembang. "Sehingga dapat dicari jalan keluar terbaik."
Kepala Desa Japan Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo, Muhammad Taufan, juga menyatakan dukungannya, namun harus dilakukan penguatan regulasinya.
Taufan bahkan menegaskan tidak sepakat, jika Koperasi Desa Merah Putih menjadi Koperasi simpan pinjam.
"Sebaiknya, koperasi bertransformasi dari Gapoktan, untuk mengurusi pertanian, terutama ngurusi pupuk," ujarnya.
Berbeda dengan Priyanto, Kades asal Madiun, mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi satu bagian dari BUMDes.
"Karena keberadaan BUMDes sudah klop dengan pemerintahan desa, sehingga koperasi bisa menjadi bagian dari BUMDes," ujarnya.
Menurut Sekretaris DPD AKSI Provinsi Jawa Timur, Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa dalam FGD itu, pada dasarnya semua sepakat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih.
"Meski dinamikanya berkembang, diantaranya butuh penguatan regulasi, kejelasan juklak juknis, kejelasan permodalan, serta Jangan terjadi tumpang tindih dengan lembaga lainnya," jelasnya.
Hasil pembahasan FGD itu, kata Eko selanjutnya akan dilakukan kajian, untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Desa serta stakeholder terkait lainnya.
"Kami berharap, hasil diskusi dalam FGD, akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat," tuturnya.
Dari catatan panitia penyelenggara, FGD ini dihadiri oleh Kepala DPMD Provisi Jawa Timur Budi Sarwoto, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Aisyah Aminy, Perwakilan Polda Jawa Timur Kompol Khoirul Anam, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Koesbiantoro, serta 70 Perwakilan Kades se Jawa Timur. (ard)
