Pemprov Jatim dan KBRI Brunei Perkuat Pelindungan PMI, Fokus Lindungi Pekerja Migran Asal Jawa Timur
KANALSATU – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui forum dialog bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brunei Darussalam yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin (13/4/2026).
Forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya asal Jawa Timur yang bekerja di Brunei Darussalam.
Dialog tersebut juga diikuti secara daring oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah.
Adhy Karyono menegaskan, PMI memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sekaligus membantu menekan angka pengangguran. Berdasarkan data KP2MI/BP2MI, penempatan PMI asal Jawa Timur sepanjang 2025 mencapai 69.925 orang, sementara hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 12.003 orang.
“PMI asal Jawa Timur merupakan yang terbanyak secara nasional, mencapai seperempat dari total pekerja migran Indonesia dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Mereka adalah aset SDM yang sangat berharga, sehingga pelindungannya harus menjadi perhatian bersama,” kata Adhy.
Selain Brunei Darussalam, negara tujuan utama PMI asal Jawa Timur meliputi Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Jawa Timur bahkan mendominasi penempatan PMI di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Meski demikian, Adhy mengakui masih ada tantangan besar yang dihadapi PMI, mulai dari keberangkatan non-prosedural, persoalan hukum, hingga masalah sosial di negara penempatan. Karena itu, dibutuhkan sistem respons cepat yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
Pemprov Jatim, lanjut Adhy, telah memperkuat perlindungan PMI sejak tahap pra-penempatan melalui pelatihan keterampilan, pembekalan budaya dan bahasa negara tujuan, serta pengawasan ketat agar calon pekerja tidak terjebak praktik ilegal.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, perlindungan PMI menjadi prioritas utama. Pemprov Jatim juga siap memfasilitasi pemulangan jika terjadi persoalan yang menimpa PMI di luar negeri.
“Ketika ada permasalahan PMI di negara penempatan, Pemprov Jatim siap memfasilitasi pemulangan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya,” tegasnya.
Selain perlindungan di tahap awal, monitoring PMI di negara penempatan juga terus diperkuat untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pekerja terhadap jalur migrasi legal.
Adhy berharap forum dialog bersama KBRI Brunei ini dapat membuka ruang kolaborasi lebih luas demi menciptakan sistem perlindungan PMI yang komprehensif dan berkelanjutan. “Ketika satu orang migran dilindungi, sejatinya kita sedang melindungi martabat bangsa kita sendiri,” pungkasnya. (KS-5)
