Industri Event Jatim Kolaps Akibat Efisiensi Anggaran, PHK Meluas hingga Jual Aset
KANALSATU - Kebijakan efisiensi anggaran menghantam industri event di Jawa Timur. Sepanjang kuartal I 2026, sektor ini mencatat penurunan hingga 65%, memicu gelombang PHK dan memaksa pelaku usaha menjual aset untuk bertahan.
Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia Jawa Timur, Lukman Sadaya, mengungkapkan kondisi ini mengancam keberlangsungan usaha. Ia mengingatkan potensi gelombang penjualan aset seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.
“Kalau kondisi ini berlanjut, bukan tidak mungkin pelaku usaha kembali menjual aset untuk bertahan,” ujarnya.
Industri event yang sempat bangkit pascapandemi kini kembali terpuruk. Selain minim proyek, sektor ini juga masih menghadapi persoalan struktural, seperti belum jelasnya posisi industri dalam kebijakan pemerintah, termasuk klasifikasi usaha dan standarisasi.
Padahal, sektor ini memiliki efek ekonomi berantai yang luas. Setiap penyelenggaraan event melibatkan berbagai industri, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga pelaku UMKM dan jasa kreatif.
Dari sisi tenaga kerja, dampaknya sangat signifikan. Sekitar 1,2 juta pekerja di Jawa Timur bergantung pada industri ini. Namun akibat penurunan aktivitas, banyak tenaga kerja—terutama pekerja lepas—kehilangan penghasilan.
Bahkan, jumlah karyawan tetap di perusahaan event mengalami pemangkasan drastis hingga 60–70%. Dari sebelumnya puluhan orang, kini banyak perusahaan hanya menyisakan beberapa pekerja inti.
Sekretaris DPD FBI Jatim, Toufan WH, menegaskan bahwa industri event bukan sekadar sektor pendukung, melainkan sektor profesional dengan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Sementara itu, Ketua DPD Industri Event Indonesia, Eko Febri, menyoroti persoalan administratif, terutama ketidakjelasan klasifikasi usaha yang berdampak pada proses pengadaan dan akses proyek.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai industri MICE memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 60% di berbagai level pemerintahan berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan event.
Kadin Jatim juga mendorong pelaku industri untuk meningkatkan profesionalisme, termasuk dalam menyusun proposal berbasis dampak ekonomi agar lebih meyakinkan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Kadin akan menyampaikan rekomendasi resmi guna mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada industri event.
(KS-5)
