Ribuan mobil non-LCGC terjual di IIMS, Jokowi diam seribu basa
JAKARTA (WIN): Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 yang digelar 11 hari dari 19 - 29 September membukukan volume penjualan 19.367 unit kendaraan dengan nilai transaksi lebih dari Rp4,937 triliun.
Angka transaksi fantastis IIMS 2013 itu sekaligus membuktikan kekuatiran Gubernur Joko Widodo dan sejumlah pemimpin daerah, entah kebetulan atau sudah tersistematis berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terhadap mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) tidak berdasar dan sekadar bersikap berbeda dengan kebijakan pemerintah.
Sebab, sebagian besar yang terjual di arena pameran terakbar otomotif di Indonesia itu bukanlah mobil murah ramah lingkungan yang dikuatirkan kian memacetkan lalu lintas di Ibukota Jakarta.
Sebagai catatan, mereka yang latah menyatakan menolak LCGC mengikuti Jokowi adalah para pemimpin daerah yang berangkat dari PDIP. Sebut saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Solo FX Hadi Rudiatmo, Walikota Surabaya Tri Risma Harini. Pemimpin di luar PDIP yang menolak kebijakan LCGC hanya Walikota Bandung Ridwan Kamil (PKS-Gerindra).
Ide penolakan pun nyaris sama, menuding LCGC hanya akan menambah kemacetan di kota yang dipimpinnya. Sebuah alasan yang sebenarnya kurang (jika tak mau disebut tidak) masuk akal. Sebab, faktanya, total produksi per tahun LCGC hanya diproyeksikan sebanyak 30.000 unit hingga maksimal 100.000 unit.
Jaaauuuuh... di bawah produksi mobil nonLCGC yang sekitar sejuta unit.
Direktur Jendral Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementrian Perindustrian Budi Darmadi menyatakan, total produksi kendaraan bermotor hemat energi dengan harga terjangkau sesuai kebijakan LCGC pada tahun ini diharapkan sebanyak 30.000 unit atau hanya sekitar 3% dari seluruh penjualan mobil baru di Indonesia.
“LCGC tahun ini produksinya hanya diproyeksikan 30.000 unit, sementara total penjualan kendaraan satu juta unit. Jadi kontribusinya hanya sekitar 3%. Sisanya yang 97% kok tidak diributkan?” katanya dalam nada tanya.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut angka lebih besar, tetapi tetap merupakan solusi pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. ESDM menyarankan memasukkan kewajiban memproduksi 10% LCGC kepada Agen Pemegang Merek (APM) mobil dari total proyeksi produksi kendaraannya tersebut.
“Dari proyeksi produksi kendaraan APM 1 juta unit per tahun, sekitar 10%-nya itu harus produk LCGC. Ini merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak,” kata Juru Bicara Kementrian ESDM Saleh Abdurrahman di Jakarta, pekan lalu.
Solusi tersebut nampaknya cukup ideal, karena status keberadaan LCGC bukanlah menambah di luar produksi yang sudah terprogram. “Kalau produksi 1 juta mobil ditambah lagi produksi LCGC, justru saya kuatir. Sebab, saya pastikan konsumsi BBM bersubsidi akan terus meningkat. Karena itu, pemerintah berharap bisa melakukan proyeksi produksi dengan 10%-nya merupakan produk LCGC.”
Melawan Thailand
Penilaian dan perlawanan terhadap LCGC memang bukan hanya ditunjukkan para pemimpin daerah dari parpol. Salah satunya dikemukakan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang menyebut LCGC hanya akan menambah beban negara untuk menggelontorkan subsidi BBM. Tulus bahkan menyuarakan dugaan terjadinya main mata antara Kemenperin dengan kalangan APM. Namun, tudingan Tulus Abadi itu dibantah beberapa APM.
Direktur Penjualan PT Suzuki Indomobil Sales Endro Nugroho menjelaskan, salah satu tujuan regulasi LCGC adalah mewajibkan produksi di dalam negeri dan penggunaan mayoritas komponen dari supplier lokal adalah mengundang investasi asing masuk, membangun ekonomi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.
“Yang saya tahu, tujuan (regulasi) LCGC adalah untuk meningkatkan direct foreign investment. Dengan itu, setelah industri meluas, employment rate naik, transfer teknologi masuk. Ibaratnya kita sedang perang dengan Thailand, rela tidak industri otomotif semua lari ke Thailand?” katanya.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman MR meyakini insentif bagi industri memang diperlukan untuk membuat kendaraan ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Kebijakan seperti itu sudah diterapkan Thailand sejak 2007 dan terbukti kini menjadi basis produksi sejumlah produsen otomotif dunia.
Sudirman menolak penilaian LCGC serta merta melonjakkan jumlah penjualan mobil tahun ini, lalu membuat pemakaian BBM semakin boros. “Belum tentu juga (penjualan) langsung menjadi 1,2 juta unit. Bisa saja sebagian shifting dari penggunaan MPV saat ini. Demand (LCGC) tidak otomatis sebagai tambahan tapi juga pengurangan dari yang (segmen mobil) lain.”
Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan berpendapat kemacetan terjadi akibat ketiadaan sistem transportasi publik yang mumpuni, sehingga penjualan mobil pribadi meningkat. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah pembenahan sistem transportasi publik dan akselerasi ekspansi pembangunan jalan. “Dengan sistem transportasi yang baik, saya yakin penjualan mobil-mobil otomatis akan turun.”
Minim LCGC
Dari arena IIMS 2013 yang berakhir 29 September, beberapa APM secara resmi mengaku telah menjual ratusan kendaraan nonLCGC. Sebut saja, Mitsubishi yang sukses menjual 1261 unit, Suzuki 927 unit, Hyundai 423 unit atau KIA yang membukukan penjualan 147 unit.
Bahkan, untuk sekadar hadiah utama undian yang digelar panitia pada malam terakhir penyelenggaraan pun, kendaraan nonLCGC lah yang disediakan. Diantaranya satu unit Toyota Etios Valco, sebuah Avanza Veloz dan sebuah Ford Fiesta. Tak ada mobil LCGC yang meluncur dan akan menambah volume jalanan Kota Jakarta yang sudah sumpek.
Herannya, hingga kini belum ada tanggapan dari gubernur yang akrab disapa Jokowi itu tentang fakta transaksi fantastis penjualan mobil di IIMS 2013 di tengah perlawanannya terhadap kebijakan pemerintah soal LCGC. Tak ada tudingan atau mungkin sekadar keluhan bahwa penjualan mobil non-LCGC di IIMS 2013 akan memacetkan jalanan ibukota.
Yang muncul justru komentar pujian atau rasa bangga bahwa IIMS menunjukkan dan mengindikasikan daya beli masyarakat masih pada level positif. Paling tidak, suara positif tersebut diungkapkan Dyandra Promosindo, penyelenggara IIMS 2013, dalam keterangan pers, Senin (30/9/13).
Walaupun menghadapi beberapa kendala, IIMS 2013 masih mampu menarik 373.661 pengunjung. Dan transaksi selama IIMS 2013 mengindikasikan bahwa industri otomotif di tanah air tetap berkembang dan menjanjikan, demikian keterangan Dyandra Promosindo.
Penilaian positif juga dikemukakan Ketua Panitia IIMS 2013 Johnny Darmawan. Menurut dia, peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun juga memperlihatkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk otomotif berkualitas untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari.
“Jumlah transaksi yang berhasil dibukukan juga mengalami peningkatan, meskipun seperti telah saya ungkapkan berulang kali, bahwa transaksi bukanlah target utama penyelenggaraan pameran otomotif ini,” jelasnya.
Karena itu, Johnny menyatakan, panitia pameran akan berusaha memberikan program dan lahan yang lebih baik untuk memberikan keleluasaan bagi APM untuk berkreasi dalam menunjukkan teknologi, produk, dan inovasi mereka di IIMS 2014.
Pelaksanaan IIMS tahun ini diikuti 38 brand Agen Pemegang Merek (APM) dari 29 merek kendaraan penumpang dan sembilan merek kendaraan niaga. Selain itu, IIMS 2013 juga diramaikan 276 perusahaan industri pendukung otomotif.
Perintah parpol
Khusus APM, fakta yang ada di IIMS 2013 juga membuktikan bahwa APM yang bermain di sektor LCGC jauh lebih sedikit ketimbang perusahaan yang masih bermain di kendaraan non-LCGC. Tercatat, hanya Nissan melalui Datsun Go, Tata Aria dari India dan si kembar Toyota-Daihatsu yang mengusung Agya dan Ayla. Selebihnya adalah pemain non-LCGC.
Sayangnya, tak ada tudingan dari Jokowi dkk. bahwa para APM non-LCGC tersebut akan kian membuat ruwet jalanan ibukota. Kalau sudah demikian, sedikit jelas, mengapa mantan Walikota Solo dan konco-konconya itu begitu getol bersuara menolak kebijakan pemerintah soal mobil murah ramah lingkungan.
Nuansa paling gampang untuk menilainya adalah tentu terkait sikap politik partai yang mengusungnya. Maklum, selama ini PDIP sudah menyatakan memilih sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Karena itu, mudah ditebak, perlawanan Jokowi dkk. tentu terkait kebijakan partainya yang “pokoke ngantem/asal menghantam” kebijakan pemerintah sesuai posisi yang diambil partainya, PDIP. Apalagi, kebijakan LCGC turun menjelang perhelatan akbar bangsa berupa pemilihan umum.(win10)
