Ekonomi dan Bencana Alam
Oleh: Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekbang
Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam 10 tahun terakhir terus diperhadapkan pada ujian bencana alam. Dari tahun 2004 hingga saat ini sejumlah bencana menghadang proses pembangunan. Tahun 2004 terjadi tsunami Aceh yang menimbulkan kerusakan dan kerugian menurut catatatn Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencapai Rp 41.4 triliun.
Kemudian tahun 2006 terjadi gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menelan kerugian berkisar Rp 29 triliun. Tahun 2007, banjir di Jakarta kerugian di kisaran Rp 5,18 triliun dan gempa bumi di Bengkulu dengan kerugian Rp. 1,8 triliun. Tahun 2008, gempa bumi Sumatera Barat menelan kerugian Rp 20,87 triliun. Dan tahun 2010, terjadi erupsi Merapi yang menelan kerugian materil sebesar Rp 3,56 triliun, banjir bandang Wasior dengan kerugian Rp. 281miliar. Tahun 2011, terjadi erupsi dan semburan lahar dingin Merapi dengan kerugian mencapai Rp. 1,6 triliun. Sepanjag 2012, banjir bandang dan putting beliung mendominasi bencana di berbagai titik dengan kerugian sekitar Rp. 30 trilyun. Sementara di Jakarta sendiri, banjir terjadi hampir setiap tahunnya dengan intensitas yang berbeda dan termasuk di awal 2014 ini.
Walaupun sepanjang 2004-2013, merupakan tahun ujian yang cukup berat bagi Indonesia khususnya terkait bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, namun proses pembangunan dan daya dorong pertumbuhan terus menguat. Kesigapan dan daya lenting dalam penanggulangan bencana merupakan kunci utama dalam mengatasi persoalan bencana di Indonesia. Paska tsunami di Aceh, kewaspadaan dan antisipasi risiko bencana terus ditingkatkan melalui manajemen bencana (disaster management) yang didesain dari tingkat pusat hingga daerah baik melalui BNPB dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).Bahkan di titik-titik rawan bencana dilakukan sejumlah simulasi rutin untuk meningkatkan kewaspadaan dan respon cepat masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana.
Yang menarik adalah, meskipun sepanjang periode 2004-2013, Indonesia dihadang oleh berbagai bencana alam, namun kinerja perekonomian tetap menguat. Capaian proses pembangunan yang sudah dan sedang berjalan pada periode tersebut telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan bahkan di tengah tekanan global yang terjadi di 2008 dan 2013. Tahun 2006, Pemerintah Indonesia berhasil melunasi seluruh hutang kepada IMF. Tahun 2009, Indonesia bergabung dengan kelompk G20, kelompok negara-negara dengan PDB terbesar di dunia.
Saat ini Indonesia menempati peringkat 16 negara dengan PDB terbesar di dunia. Tahun 2011, Indonesia masuk dalam kelompok trillion dollar club, negara yang memiliki PDB (PPP) di atas 1 triliun dollar AS. Sepanjang 2010-2012, sejumlah lembaga pemeringkat internasional menaikan posisi Indonesia ke investment grade zone dengan proyeksi stabil dan positif. Rasio hutang terhadpa PDB dapat di tekan hingga 24 persen tahun 2012 dibanding 56 persen di 2004. Pertumbuhan ekonomi terjaga positif dengan rata-rata 5,9 persen sepanjang 2009-2013. Bahkan pertumbuhan Indonesia merupakan pertumbuhan tercepat kedua (setelah Tiongkok) diantara negara G20. Cadangan devisa meningkat dari 36 miliar dollar AS di 2004 mendekati angka 100 miliar dollar AS saat ini. Tahun lalu (2013), ketika terjadi gejolak pasar keuangan global, pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di level 5,76 persen walaupun relatif melambat di banding tahun sebelumnya. Realisasi investasi tercatat sebesar Rp 398,6 triliun atau lebih tinggi dari target Rp.390 triliun. Pertumbuhan serapan tenaga kerja mencapai 41,9 % yang menandakan besaran investasi di sektor padat karya.
Realitas di atas merupakan potret kelentingan Indonesia dalam penanggulangan bencana selama ini. Respon cepat dan antisipatif yang dilakukan Pemerintah baik pusat dan daerah telah mengamankan sejumlah proses pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Terkait dengan bencana Sinabung yang dihadapi di awal 2014 ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi atensi yang besar dengan menginstruksikan penanggulangan bencana dilakukan secara sigap, cepat dan sistematis. Di saat kunjungan ke Sinabung, Presiden mengeluarkan tujuh poin kebijakan.
Pertama, Presiden meminta agar kebutuhan pokok di tempat penampungan sementara terus dijaga dan ditingkatkan hingga Maret 2014. Kedua, Presiden mengistruksikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional memperhatikan para siswa secara khusus melalui sistem dan skema yang ada seperti pemberian Bantuan Siswa Miskin dan pemberian beasiswa bagi para korban gunung Sinabung, di berbagai tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan mahasiswa). Ketiga, segera melakukan Program Cash For Work untuk membantu menstimulasi para korban agar dapat bekerja atau berkreasi di tempat penampungan sementara. Cash for Work dilakukan melalui berbagai skema bantuan langsung tunai. Keempat, mengalokasikan dana bantuan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Kelima, Presiden meminta OJK untuk melakukan penjadwalan kembali utang-utang korban bencana Sinabung. Keenam, relokasi kepada 1000 Kepala Keluarga dalam radius 3 km ke tempat yang lebih aman. Ketujuh, Presiden telah menunjuk Kepala BNPB untuk memimpin koordinasi penanggulangan bencana Sinabung dibantu oleh Kepala Staf Kodam (KASDAM) Bukit Barisan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta TNI-Polri.
Bencana yang melanda di beberapa titik di Indonesia pada awal 2014 diyakini tidak akan memberi tekana yang besar terahadap progress pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Walaupun risiko inflasi di bulan Januari relatif tinggi namun tidak mengkahwatirkan mengingat sejumlah antisipasi sudah dilakukan untuk memastikan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Karakteristik bencana juga relatif terisolir di titik-titik tertentu sehingga potensi risikonya juga dapat dimitigasi secara sistematis.
Di samping itu, dengan kekuatan kelembagaan penanganan bencana dengan pengalaman sepanajng 10 tahun terakhir, kita optimis bencana awal 2014 tidak akan menekan pertumbuhan dan proses pembangunan yang sedang berjalan. Hal ini sudah kita buktikan sepanjang periode 2004-2013. Bahkan pengalaman ini membuat masyarakat Indonesia khususnya di daerah rawan bencana memiliki daya lenting paska bencana yang cukup tinggi sebagai hasil dari berbagai program penangulangan bencana nasional yang terus digalakkan Pemerintah. Saat ini Indonesia memiliki taruna siaga bencana (tagana) sebanyak 29.259 orang yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Periode 2010%u20132012 terdapat 123 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang tersebar di 33 provinsi.
Dengan kekuatan kelembagaan, respon cepat dan antisipatif, saya percaya jika ekonomi kita akan relatif terhindar dari potensi risiko bencana serpti yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Resiliensi ekonomi kita saat ini juga sudah cukup terbukti menghadapi sejumlah ujian dan tantangan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Tentunya hal ini merupakan buah kerja keras dari seluruh eleemen bangsa yang diharapkan dapat terus diperkuat di masa-masa mendatang.*(*http://www.setkab.go.id)
