Agung Laksono, dokter politik yang tangguh
KANALSATU – Umurnya sudah tidak muda lagi, yakni 65 tahun. Tapi olah politiknya seperti masih berusia 50 tahuan. Cerdas, dan memojokkan lawan politiknya. Sekolahnya juga bukan di Fisip, tapi justru Fakultas Kedokteran –lulus pada 1972. Jadi dia seorang dokter, tapi waktunya habis untuk urusan politik. Bisa dikata dia adalah dokter politik. Dialah R. Agung Laksono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2009 – 2014.
Seperti mendeteksi saki pasien, dokter Agung Laksono sangat jeli menemukan kelemahan lawan politiknya. Menjelang Munas Partai Golkar yang akan digelar di Bali mulai 30 November 2014, misalnya, Agung yang kelahiran Semarang, 23 Maret 1949 ini tiba-tiba mengumumkan pendirian Presidium Penyelamat Partai Golkar. Bahkan presidium ini berencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas IX ) sendiri di Jakarta.
Olah politik Agung itu muncul setelah pihaknya merasa terpojok secara politik dalam penetapan poin-poin tata tertib yang disiapkan kubu Ketua Umum PG Aburizal Bakrie (ARB) untuk Munas PG IX - yang diikuti kekisruhan pada pleno. Agung Laksono serta merta mengolah sikap politiknya untuk posisi aman dengan cara membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar. Persis - tapi tak serupa – langkah tandingan versi Romihurmuzy dan Emron Pangkapi di PPP.
Jika sampai kedua kubu, masing-masing meyelenggarakan Munas (asli vs tandingan) -, maka sangat mungkin kasus hukum politik seperti yang terjadi pada PPP juga akan terjadi pada Partai Golkar. Ujung-ujungnya, bisa saja, pemerintah melalui Kementerian KumHam justru mengakui hasil munas PG versi tandingan yang dimotori Agung Laksono-, sebagaimana pada PPP justru hasil Muktamar Surabaya yang diakui pemerintah. Dugaan ini setelah melihat benang merah sikap politik ARB yang selama ini seolah menjadi dirijen setiap koor politik KMP, lawan politik Jokowi – JK.
Baca: Priyo Budi: Tak ada bentrok jika Ical dengarkan aspirasi
Tentu saja olah politik yang dikembangkan Agung Laksono yang mantan Menkokesra 2009 – 2014 itu membingungkan pihak Aburizal Bakrie. Betapa tidak, pihak yang dipasang pada Presidium Penyelamat PG adalah nama-nama Top partai berlambang pohon beringin tersebut. Diantaranya adalah Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y. Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang. Semuanya sebagai anggota. Sedangkan ketuanya dipimpin langsung oleh Agung Laksono.
Selan itu, Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.
"Tugas Presidium singkat saja, menyelenggarakan Munas IX selambat-lambatnya Januari 2015, di Jakarta," tegas Agung, di Kantor DPP PG, Jakarta, Selasa (25/11).
Terkait dengan itu, banyak pihak menduga jelang Munas IX di Bali pada 30 November mendatang, Partai Golkar akan pecah. Jika kekuatan pihak ARB terus bertahan hingga berlangsungnya Munas, maka bisa dipastikan kubu Agung Laksono akan meneruskan rencananya menggelar Munas sendiri di Jakarta pada Januari 2015.
Langkah politik Agung Laksono yang demikian itu disikapi aneka ragam oleh pihak kubu lawan, meski sebagian elit PG juga menyetujui usulan Agung Lakosono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Misalnya tanggapan yang dilontarkan oleh Ketua Organizating Committee Musyawarah Nasional (OC Munas) Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, yang secara terang-terangan menyebut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono telah melakukan pemberontakan, karena secara sepihak mengumumkan pendirian Presidium Penyelamat Partai Golkar.
“Saya tegaskan, tak ada Presidium Penyelamat Partai sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono. Kalau mau jadi ketum, ikuti rule of game. Kalau mau berkompetisi, ikuti aturan. Mengapa melakukan pemberontakan sebelum bertanding,” tegas Supit di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/11/14).
Supit memersilahkan Agung Laksono berkompetisi secara sehat dan baik untuk menjadi orang nomor satu di Partai Golkar. Namun, Supit mengingatkan AD/ART Partai Golkar tidak pernah ada yang namanya Presidium Penyelamat Partai Golkar.
Supit juga tidak menghalangi pembentukan SC dan OC tandingan, tetapi dia menjamin kader Partai Golkar tidak akan ada yang membuat alat munas tandingan. “Siapa yang sah dan DPD mana yang akan ikut. Pesertanya siapa. Golkar tidak pernah pecah. Saya sesalkan Agung Laksono, ada kesan tendensius. Padahal, dia pernah beberapa kali jadi ketua, seharusnya dia paham organisasi,” kata Supit.
Pernah jabat Menteri Agama
Agung Laksono yang dinilai oleh kubu lawan sebagai tendensius ingin menjadi Ketum PG melalui manuver-manuvernya menjelang Munas IX itu pernah menjabat sebagai Menteri Agama. Tepatnya pada 28 Mei 2014, Agung ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Agama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Suryadharma Ali yang resmi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dana haji. Namun tugasnya sebagai Plt. Menteri Agama tidak lama, yakni digantikan oleh Lukman Hakim Saifuddin yang resmi dilantik oleh Presiden pada tanggal 9 Juni 2014.
Eksiklopedia bebas Wikipedia menuliskan, Agung Laksono menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di SMA Negeri 4 Medan, melanjutkan studi di Universitas Kristen Indonesia - Fakultas Kedokteran dan lulus pada tahun 1972.
Periode 1983-1986, Agung menjabat Ketua Umum BPP HIPMI dan Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989). Periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro dan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 (sejak tahun 2000). Periode 1993—1998, menjabat Direktur Utama PT Cakrawala Andalas Televisi/anteve dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) – didahului status Plt menggantikan Andi Malarangeng.
Jabatan di kementerian olahraga berlanjut pada periode 1998-1999 meskipun nama kabinet diubah menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan. Periode 1999-2004, Agung tampil sebagai anggota DPR-RI, untuk kemudian menggantikan jabatan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada pemerintahan Presiden SBY yang ke II, Agung Laksono menjabat sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat.(win5)
