PDIP: Kami tahu, pimpinan KPK punya duit dari mana
KANALSATU - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak pernah meminta uang kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad atas keinginannya menjadi cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
PDIP menyadari Abraham Samad memiliki keterbatasan finansial, sehingga tidak mungkin mematok uang agar yang bersangkutan bisa mendampingi Joko Widodo (Jokowi) kala itu. "Kami tahu, pimpinan KPK punya duit dari mana," cetus Hasto di Jakarta, Kamis (22/1/15).
Hasto Kristiyanto lantas mengungkapkan bahwa artikel berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" yang dilansir dalam Kompasiana sebagian besar benar adanya. Dalam artikel itu diceritakan bahwa Samad telah bertemu dengan beberapa orang PDIP sebanyak enam kali sebelum kontestasi Pilpres 2014.
Dalam rentetan pertemuan, Samad diduga sempat menyatakan kepada orang PDIP, bahwa dirinya bakal mengamankan kasus politisi PDIP Emir Moeis. Pernyataan Samad dijawab dengan penawaran membuka peluang Samad menjadi pendamping Jokowi sebagai cawapres.
Namun pada akhirnya setelah melalui berbagai konsultasi dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan keputusan Jokowi sendiri, diputuskan Jusuf Kalla sebagai cawapres.
Menurut Hasto, cerita itu benar adanya. Meski Samad telah menyebut artikel itu fitnah belaka. Hasto bahkan menyatakan ketika diberi kabar tentang dirinya tidak jadi mendampingi Jokowi sebagai Cawapres dan posisinya diambil oleh politisi Golkar Jusuf Kalla, Samad tampak kecewa.
"Dia kira-kira mengatakan `ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini (menjadi cawapres Jokowi) adalah bapak Budi Gunawan`," beber Hasto.
Hasto kemudian menegaskan, Budi Gunawan tidak memiliki peran apapun dalam menentukan cawapres Jokowi. Dia juga mempertanyakan apa maksud Samad menyebut Budi Gunawan sebagai penyebab kegagalan menjadi cawapres Jokowi. "BG (Budi Gunawan) tidak punya peran. Saya tidak tahu (kenapa Samad bisa menuding BG)," cetus Hasto.
Secara formal dan informal, seluruh proses penetapan capres dan cawapres dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol. Kerja sama dengan parpol dilakukan pertemuan secara intensif. "PDIP tidak bisa mengusung sendiri tetapi dengan mendengar masukan dari parpol lain yang di KIH," tandasnya.(win6)
