Rudiantara, dorong kehumasan optimalkan medsos
KANALSATU – Yang penting beda dan tampil. Itulah mungkin yang menjadi prinsip pejabat menteri di Kabinet Joko Widodo. Termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang meminta seluruh pejabat hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L) untuk memiliki dan memanfaatkan akun Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya.
“Di dunia yang sangat dinamis ini, sesuatu yang reachable itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau humas harus dua-duanya, akun (Twitter) kantor dan pribadi, dua-duanya harus jalan. Kepala humas harus punya, satu untuk urusan kantor, satu untuk pribadi artinya jabatan yang melekat,” kata Rudiantara yang terlahir di Bogor, 3 Mei 1959 kepada wartawan .
Rudiantara mengatakan itu pada acara Forum Tematik Kehumasan yang bertema Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Goverment Public Relations (GPR) di Aula Geduang 3 Sekretariat Negara, Jakarta (5/3).
Sebelum menjadi menteri, Rudiantara yang memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla itu dikenal sebagai profesional di sejumlah perusahaan besar, diantaranya di PT Indosat, PT Telekomindo Primabhakti, Telkomsel, PT Semen Gresik, PT Bukit Asam Transpacific Railways, PT Rajawali Asia Resources, PT Perusahaan Listrik Negara, PT XL Axiata, dan PT Semen Indonesia. Terakhir, sebagai Preskom PT Rukun Raharja.
Selama di PLN, nama Rudiantara sempat mencuat gara-gara terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan - terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari PT PLN. Rudiantara diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada Kabinet Kerja (2014–2019) yang juga sempat menghebohkan karena jabatan itu sebelumnya dikabarkan merupakah jatahnya salah satu kader PDIP Maruara Sirait.
Wajar saja jika permohonan Rudiantara kepada menteri lain untuk selalu memanfaatkan sarana komunikasi – menmgingat latar-belakangnya yang berbasis telekomunikasi.
Menkominfo Rudiantara juga mengimbau para insan humas di jajaran pemerintahan untuk memanfaatkan teknologi media sosial. Ia mengingatkan kalangan humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisipasif.
“Bukan jamannya lagi humas pemerintah berinteraksi dengan wartawan, menjaga hubungan dengan redaktur. Gunakan teknologi untuk berkomunikasi secara efektif,” kata Rudiantara.
Pada bagian lain Rudiantara mengingatkan adanya perubahan peran humas, dari sekadar memberikan pemahaman. Humas harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses, sehingga ada jalinan dengan humas. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab, dan melakukan sharing kepedulian kita lebih banyak lagi.(win5)
