ISIS dinilai hanya pengalihan isu
KANALSATU - Isu pendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia dinilai sengaja dihembuskan, untuk menutupi kegagalan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah dan Polri terkesan paranoid menyikapi gerakan ISIS dengan menangkap pihak-pihak yang diduga sebagai pendukung ISIS.
Padahal, gerakan ISIS di Indonesia belum kongkret dan masih sebatas wacana. Sedangkan radikalisme sendiri sudah ada sejak lama. "(ISIS) Ini hanya pengalihan isu atas kegagalan pemerintah Jokowi," kata Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Irfan S. Awwas, Senin (30/3/15).
Menurut Irfan, kesalahan terbesar adalah pemerintah tidak becus mengurus negara. Bila ada orang yang dianggap radikal dari sudut pandang agama, tapi berapa banyak orang yang radikal secara sosial, ekonomi, politik, namun tidak pernah dipersoalkan. "Kalau hanya radikal dari agama, apa pemerintah sedang menyiapkan Indonesia menjadi negara anti-agama?" tanya Irfan.
Penangkapan orang-orang yang diduga terkait ISIS oleh polisi baru sebatas dugaan bukan kejahatan. Polisi harus menunjukkan dasar hukum penangkapan orang-orang tersebut. "Kalau memang itu kejahatan, kami minta tunjukan hukum mana yang membenarkan. Tidak bisa seseorang itu ditangkap karena dugaan saja. Kami nilai polisi paranoid dan sewenang-wenang," tandasnya.
Orang-orang yang berangkat ke Suriah pun belum ada bukti pelanggaran hukum. "Pemerintah sekarang aneh, menangkap seseorang lalu dibuat hukum belakangan seperti yang berangkat ke Suriah," ucap Irfan.
Irfan meyakini. paham ISIS tidak akan meluas di Indonesia. Justru yang harus diwaspadai adalah ISIS effect. Sebab dengan ditangkapnya sejumlah orang yang diduga terkait ISIS, dapat memunculkan pandangan di masyarakat, khususnya yang awam tentang Islam, bahwa penegakan syariat Islam atau berjihad di jalan Allah harus dengan kejahatan.
Irfan menegaskan, MMI sendiri tegas menolak gerakan Islam radikal dan ajaran sesat ISIS. Ia menyerukan kepada umat muslim untuk menghadapi orang kafir yang memerangi Islam secara masif. "Pemerintah Indonesia, organisasi dan gerakan Islam perlu mewaspadai gerakan Daulah Al-Baghdadi yang menjadi proxy force (agen antara) gerakan takfiri, khawarij dan Syiah di Indonesia," tandasnya.
Pemerintah harus mengatasi gerakan ISIS dengan melaksanakan program-program pro rakyat, perbaikan ekonomi, pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pejabat pemerintah juga dituntut tidak hanya cerdas, tapi juga mengayomi masyarakat. "Kalau semua itu dilaksanakan, saya kira akan selesai semua. Satu lagi, melaksanakan ajaran Islam dengan benar," pungkas Irfan.(win6)
