Nahrawi ancam persepakbolaan Indonesia
"..........Pemerintah tugasnya mendukung, men-support, tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan internal liga dan macam-macam. Tugas pemerintah itu mengayomi, melindungi, bukan mengatur-atur segala......"
KANALSATU – Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia semakin dipertanyakan publik. Tak hanya publik pencita sepakbola nasional namun para politikus pemangku jabatan sampai dengan masyarakat kecil juga bertanya-tanya terkait keputusan Menpora.
Ada kepentingan apa dibalik keputusan tersebut?
Seperti lantunan lagu dari grup band papan atas di Indonesia ‘Armada Band’ dengan judul “Mau Dibawa Kemana” tentu dengan keputusan Pembekuan PSSI oleh Menpora membuat persepakbolaan Indonesia seakan tanpa arah di saat Timnas Indonesia inten menghadapi SEA Games 2015 di Singapura dan Piala AFF 2016 di Vietnam.
Imam Nahrawi seakan melontarkan bola panas dan membuka lapak baru kisruh persepakbolaan Indonesia yang baru saja bangkit dari masa-masa kelam, dimana sempat terjadi dualisme PSSI yang akhirnya berhasil diurai dengan baik.
Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla mengaku sudah berbicara dengan Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) Imam Nahrawi agar jalannya kompetisi Indonesia Super League (ISL) tidak molor. JK berjanji pemerintah mendukung dan mengawasi perkembangan sepakbola di tanah air.
"Saya sudah bicara dengan Menpora agar jangan ditunda-tunda (ISL), harus jalan. Pemerintah tugasnya mendukung, men-support, tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan internal liga dan macam-macam. Tugas pemerintah itu mengayomi, melindungi, bukan mengatur-atur segala," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Seperti diketahui bahwa Kemenpora telah mengeluarkan surat pembekuaan PSSI dengan nomor 01307 tahun 2015 tertanggal 17 April 2015. Ada beberapa poin yang menyangkut pembekuan, diantaranya pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI termasuk hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya pad 18 April 2015.
Dengan kondisi itu, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk kepolisian, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaan.
Langkah selanjutnya dari Kemenpora adalah membentuk Tim Transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI, sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
AFC, KOI, KONI dan Komisi X DPR RI dukung PSSI
Kongres Luar Biasa PSSI 18 April di JW Marriott Hotel, Surabaya telah memutuskan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019. Kongres ini sah karena dihadiri oleh perwakilan dari AFC, FIFA dan KONI Pusat, bahkan dibuka langsung oleh Tono Suratman, meski ribuan masa yang mengatasnamakan Bonekmania pendukung Persebaya 1927 melakukan demo menolak Kongres di Surabaya.
Tak ingin polemik berkepanjangan, Ketum PSSI, La Nyalla berusaha untuk jemput bola ingin mengakkhiri kisruh PSSI-Menpora dengan sowan ke kantor Kemenpora, Senin (20/4/15) di Jakarta hanya ingin meminta penjelasan tentang pembekuan PSSI. Sayang, kedatangan Nyalla sia-sia, karena secara tak disengaja Menpora berada di Palembang.
Road show Nyalla pun terus berlanjut ke kantor KONI, KOI, dan selanjutnya melakukan rapat dengan Komisi X DPR RI. Dan keseokannya kunjungan dilanjutkan ke Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (21/4/15). La Nyalla datang dengan ditemani sejumlah pengurus PSSI.
Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman tetap mendukung kepengurusan baru PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti meski sedang dibekukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Tono pun mendukung kepengurusan PSSI yang disahkan pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya ini agar tetap berjalan. "KONI mendukung hasil KLB yang menyatakan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015--2019," ucap Tono.
"Namun, KONI kadang kurang diberikan kesempatan untuk terlibat. Saat ini program PSSI sudah berjalan. Jadi saya tetap menyetujui program mereka dengan catatan segera melaporkan hasil mediasi ini kepada Menpora," terangnya.
Tono menilai KONI sebagi induk organisasi cabang olahraga harus tetap transparan menyelesaikan kisruh antara PSSI dengan Kemenpora. "Masalah ini hanya urusan teknis saja. Masalah koordinasi dan komunikasi. Kita harus tetap melihat masalah ini secara transparan, benar, dan adil," tutup Tono.
Sementara Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk berdialog dengan PSSI dan menyelamatkan sepak bola dari situasi genting.
Rita dan beberapa jajaran staff KOI menerima kedatangan delegasi PSSI yang dipimpin oleh La Nyalla Mattalitti pada Senin(20/4/15) sore. Usai pertemuan itu, Rita berharap konflik sanksi dari Kemenpora pada PSSI bisa segera diselesaikan.
"Kami menekankan, apapun yang terjadi, sepak bola Indonesia harus diselamatkan. PSSI dan Kemenpora harus berdialog soal masalah yang ada, terlebih masalah ini hanya pada pelaksanaan liga," katanya menambahkan.
Sebelumnya Komisi X DPR RI mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga dan BOPI untuk segera mencabut keputusannya membekukan PSSI agar Indonesia tak mendapat sanksi dari organisai tertinggi di dunia FIFA. Hal ini diungkapkan langsung oleh ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.
Seperti diketahui, dalam suratnya beberapa waktu lalu, FIFA pada intinya meminta PSSI menyelesaikan permasalahan kompetisi secara independen, tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. PSSI diberi deadline hingga 23 Februari 2015 untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harsya meminta baik Menpora dan BOPI lebih memikirkan bagaimana menciptakan suasana kondusif di Indonesia, yang belakangan tengah dipusingkan oleh permasalahan antara Polri dan KPK.
"Mendesak Menpora RI dan BOPI untuk mencabut rekomendasi penundaan Kick-off LSI 2015 karena hal ini dipastikan akan menyebabkan turunnya sanksi pembekuan PSSI oleh FIFA, karena dianggap adanya intervensi oleh Pemerintah," tulis Harsya dalam rilis, Sabtu 21 Februari 2015 lalu. "Kegaduhan antar lembaga penegak hukum, POLRI vs KPK jangan sampai bersambung dengan kegaduhan antar lembaga yang semestinya mengayomi persepakbolaan, Menpora vs PSSI”," lanjutnya.
Harsya meminta Menpora Imam Nahrawi tidak melanggar kesepakatan rapat kerja tanggal 5 Februari lalu, yang salah satu poin keputusannya adalah "Mendesak Menpora RI dan PSSI agar langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan tidak akan berdampak terhadap kemunduran sepak bola nasional”.
Lebih jauh, politikus dari Partai Demokrat ini mengingatkan apabila Indonesia akan sangat dirugikan apabila Indonesia terkena skorsing FIFA. Selain pembekuan PSSI, dampak sanksi FIFA itu akan dirasakan langsung kepada pembinaan atlet, kerugian sponsor, kekecewaan jutaan suporter, dan terganggunya partisipasi Timnas PSSI pada event-event internasional dalam waktu dekat seperti SEA Games 2015 di Singapura, dan AFF 2016 di Filipina-Myanmar.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, Minggu (19/4/15) mengungkapkan dalam waktu dekat akan memanggil Menpora terkait pembekuan PSSI. "Keputusan Menpora untuk membekukan PSSI akan berujung pada sanksi FIFA yang kita tidak tahu sampai kapan sanksi itu diberlakukan. Untuk itu, Menpora harus mencabut keputusannya," jelasnya.
Masih menurut Ridwan Hisjam, bahwa sepakbola itu adalah olahraga rakyat. Dan Menpora bisa memahami kondisi sepakbola Indoensia dan mencabut keputusan pembekuan PSSI. Sehingga dewan pun tak perlu membentuk pansus untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Ia menambahkan, keputusan pemerintah untuk membekukan PSSI bukanlah hal yang tepat. Pasalnya, Menpora tak memilki kewenangan untuk mengurusi olahraga profesional di Indonesia. Dan pembekuan PSSI itu tidak nyambung, seharusnya yang berhak adalah KONI, namun selama ini KONI juga tidak mempermasalahkan. Bahkan KONI juga ikut hadir dalam Kongres PSSI di Surabaya kemarin.(win12)
