Menteri Susi, siapkan konsep untuk penerusnya
KANALSATU - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyiapkan dasar konsep dan kebijakan yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan, untuk menteri berikutnya.
Dengan platform yang kuat, akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah kembali. "Saya siap menjadi bemper untuk perikanan berkelanjutan," kata Susi di Jakarta, Senin (4/5/15).
Dengan adanya kejelasan dalam bidang aturan, Menteri Kelautan dan Perikanan berikutnya juga bakal lebih mudah. Karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut.
Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan, Indonesia harus memperjelas model pemberian kewenangan perizinan dari beragam hal yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan kebijakan. "Di dunia ini kewenangan perizinan perikanan hanya ada dua jenis hierarki," ujar Rokhmin Dahuri di Jakarta, Sabtu (18/4/15).
Hierarki pertama, pemberian izin di tingkat pusat dan di tingkat provinsi seperti diberlakukan di Kanada dan Jepang. Sedangkan jenis kedua adalah pemberian langsung dari tingkat pusat dan juga ke tingkat distrik yang setingkat kabupaten/kota seperti terjadi di Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Malaysia. "Apakah Indonesia hanya mengacu pada model pertama atau model kedua," ucapnya.
Ketua DPP PDIP itu juga mengusulkan agar penghitungan stok ikan dilakukan provinsi. Ia mengemukakan, penghitungan stok ikan dapat dilakukan provinsi asalkan dilakukan asesmen dengan baik dan benar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi dari perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia, karena hal tersebut dinilai sangat penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.
"Berapa stok ikan itu penting karena menjadi dasar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengambil kebijakan," tutur Indroyono Soesilo.
Apabila perhitungan stok yang dilakukan tidak akurat, bakal berdampak kepada kelirunya kebijakan pengelolaan Wilayah Penangkapan Perikanan (WWP) di kawasan perairan Indonesia.(win6)
