Jabatan Panglima TNI bergilir bukan harga mati
KANALSATU - Jabatan Panglima TNI secara bergilir antara Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), bukan merupakan harga mati. Melainkan lebih kepada hak preogratif presiden.
"Terserah bapak presiden. Memang dalam kesepakatan tidak tertulis secara bergantian, tapi itu bukan harga mati. Terserah presiden," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno di sela acara simposium nasional cyber security di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng 2, Jakarta, Rabu (3/6/15).
Untuk saat ini, menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum membicarakan pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Presiden masih mempertimbangkannya secara matang. "Pengganti Moeldoko belum dibicarakan. Presiden masih mempertimbangkan hal ini. Hanya dari tiga angkatan calonnya yaitu KASAD, KASAL dan KASAU itu terserah bapak Presiden," terangnya.
Bila mengacu pada proses giliran jabatan Panglima TNI, maka periode kali ini diisi dari unsur TNI AU. Moeldoko sendiri berasal dari TNI AD. "Seharusnya dari AU, tapi bisa iya dan juga bisa tidak, bisa saja laut (AL) lagi. Terus bapak presiden minta sekarang AD ya boleh, terserah presiden yang menggunakan itu. Ini karena konsepnya maritim, bisa saja angkatan laut lagi, tapi kalau bergilir sih Angkatan Udara," urai Tedjo.
Siapapun nantinya yang dipilih presiden untuk menjadi Panglima TNI, Tedjo meyakini ketiganya punya kemampuan mengatur TNI dan bisa mengemban tugas tersebut. "Syarat jadi panglima ini kan kemampuan mengatur TNI, kemampuan mereka hampir sama semua tinggal bapak presiden pilih yang mana," pungkas Tedjo.(win6)
