La Nyalla: Sanksi bagi peserta Piala Kemerdekaan sesuai statuta

KANALSATU - La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan sanksi tegas dan ‘mematikan’ bagi klub peserta turnamen ‘Piala Kemerdekaan’ itu bukanlah ancaman dari Presiden PSSI. Sanksi itu melekat pada yuridiksi PSSI sebagai federasi yang tertuang dalam Statuta, yang disepakati seluruh federasi sepakbola negara se-dunia.

“Bukan Presiden PSSI (La Nyalla Mahmud Mattalitti ) yang mengancam lho. Sanksi itu merupakan aturan berdasarkan kesepakatan 209 (negara) federasi sepakbola seluruh dunia yang tertuang dalam Statuta FIFA,” tegas Presiden PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti kepada wartawan di Surabaya, Jumat (3/7/15).

Menurut dia, keputusan sejumlah klub anggota PSSI yang mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan versi Tim Transisi mengandung risiko panjang bagi klub bersangkutan. Sebab, turnamen tersebut bukan sebuah ajang yang digelar berdasarkan statuta PSSI, sehingga statusnya tidak jelas dan liar.

“Tim Transisi itu kan bukan anggota FIFA dan bukan badan yang dikenal FIFA. Jadi sudah jelas status hukumnya. Jika klub anggota PSSI nekad mengikuti turnamen yang tidak mendapat rekomendasi PSSI, ya otomatis ada risiko yang harus dihadapi,” ujarnya.

Presiden PSSI yang terpilih dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 18 April di Surabaya itu menjelaskan, risiko yang harus dihadapi klub-klub anggota PSSI peserta turnamen ‘olahan’ Kemenpora tersebut adalah ancaman sanksi administratif. Alasannya, turnamen itu digelar tanpa rekomendasi PSSI sebagai kepanjangan (admninstratur) AFC dan FIFA.

La Nyalla mengingatkan manajemen sejumlah klub yang sudah menyatakan diri mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan untuk berpikir ulang. Sebab, ada beberapa klub yang pernah nekad memutuskan mengikuti breakaway league hingga kini sulit diterima kembali menjadi anggota PSSI. “Risikonya bisa pencabutan status sebagai anggota federasi. Jangan lupa pada kenekatan manajemen Persema Malang dan Persibo Bojonegoro.”

Menurut dia, manajemen klub yang punya komitmen jelas dan kuat pada penngembangan sepakbola pasti memahami aturan serta sanksi yang harus dihadapi jika melanggarnya. Manajemen klub tentu tidak akan melanggar Pasal 85 Statuta PSSI dengan mengikuti kompetisi atau even tanpa izin PSSI dan FIFA.

“Klub yang sadar sudah berjuang ‘berdarah-darah’, tentu tidak akan mudah tergiur even tak jelas macam gelaran Tim Transisi. Jangan lupa, sejumlah klub yang disanksi PSSI akibat mengikuti breakaway league, hingga kini sulit kembali. Jangan jadi korban akibat ketidaktaatan pada aturan federasi,” tuturnya.

Kemenpora mengumumkan turnamen Piala Kemerdekaan akan dimulai pada 1 Agustus dan diikuti 19 klub anggota Divisi Utama. Kendati bukan anggota FIFA, pernah menentang dan menantang FIFA atas nama kedaulatan bangsa, tetapi Tim Transisi tetap menerapkan aturan yang mengacu pada FIFA Laws of The Game sesuai Statuta FIFA.

Turnamen Piala Kemerdekaan mengiming-imingi hadiah Rp500 juta bagi juara pertama dan Rp300 juta untuk runner up. Peserta dibagi ke dalam tiga grup sesuai wilayah, yaitu Grup A (Sumatera), Grup B (Banten) dan Grup C (Jawa Timur).

Grup A terdiri PSMS Medan, PSPS Pekanbaru, Persires, Lampung FC, Persitara, Kalteng Putra, sedangkan di Grup B terdapat Perserang, Cilegon United, Persika Karawang, PSIR Rembang, Persip Pekalongan, dan Persodago Gorontalo. Grup C diikuti Persepam MU Pamekasan, Persebo Jaya Bondowoso, Madiun Putra, Persikap Pasuruan Jaya, Persatu Tuban dan Persinga Ngawi.

Namun, sejumlah sumber di lingkungan beberapa klub peserta itu membantah pihaknya mengikuti kompetisi yang digelar Tim Transisi, karena sudah jelas melanggar statuta federasi sepakbola dunia. Sehingga heran jika ada pihak yang mengatas-namakan klub dengan cara meng-kloning kemudian mendaftar sebagai peserta Piala Kemerdekaan.(win10)