Runtuhnya dinding KMP-KIH
Panggung politik di Tanah Air memasuki babak baru. Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 269 kabupaten/kota dan 9 provinsi yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015, bukan hanya pesta demokrasi belaka. Namun juga seakan menjadi "pelebur" dua kutub kekuatan politik yang tercipta sejak Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Yakni, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Usai gelaran Pilpres 2014 dengan dilantiknya Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden-Wakil Presiden RI, persaingan dua koalisi besar tersebut tak lantas berakhir. Perseteruan KMP dan KIH berlanjut ke senayan.
KMP sebagai pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang digawangi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, sekaan tak memberikan ruang kepada partai politik (parpol) pengusung Jokowi-JK di parlemen.
Sampai-sampai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dibuat tak berkutik. Parpol berlambang kepala banteng bermoncol putih itu bersama dengan parpol pengusung Jokowi-JK lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem, sama sekali tak mendapatkan kursi pimpinan DPR RI.
Paket pimpinan DPR RI yang diajukan KMP disahkan. Ketua DPR RI dijabat Setya Novanto (Partai Golkar) dengan didampingi empat wakil. Masing-masing adalah Agus Hermanto (Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadly Zon (Partai Gerindra).
Sukses menguasai kursi pimpinan DPR RI, dominasi KMP berlanjut ke alat kelengkapan dewan (AKD). KIH lagi-lagi harus menelan kekalahan dari KMP saat pengajuan paket pimpinan AKD. Mulai dari kursi di komisi, badan anggaran (Banggar), badan musyawarah (Bamus), badan legislasi (Baleg), badan kehormatan (BK) dan pansus.
Kondisi ini membuat parpol-parpol KIH di parlemen geram dengan membentuk pimpinan DPR tandingan. Politisi PDIP Pramono Anung didaulat menjadi "nahkoda" DPR tandingan. Melalui pimpinan DPR tandingan itulah, KIH berniat membentuk AKD sendiri. Termasuk menyusun pimpinan komisi.
Ketegangan KMP-KIH di parlemen akhirnya mereda setelah terjadi kesepakatan yang berisi 5 butir. Pertama, berkaitan dengan AKD yang dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak. KIH mendapatkan 21 kursi AKD berdasarkan kesepakatan dengan KMP.
Kedua, perubahan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 terkait jumlah pimpinan AKD. Serta pengubahan pasal 74 dan 98 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang berkaitan dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi.
Ketiga, waktu penyelesaian revisi UU MD3 ditargetkan sebelum 5 Desember 2014 atau sebelum masa reses DPR. Adapun proses penyelesainnya masuk melalui Badan Legislasi (Baleg), kemudian akan dimasukkan dalam Prolegnas dan dibahas revisi UU MD3, dan ini merupakan butir keempat.
Kemudian butir kelima, ada rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, dan fraksi KIH akan menyampaikan sikap terkait mosi tidak percaya yang selama ini disuarakan.
Dari parlemen, melangkah ke proses penyusunan kabinet. Pemerintahan Jokowi-JK ganti tak memberi ruang kepada kader parpol KMP untuk berada di eksekutif. Terbukti dari 34 menteri dalam Kabinet kerja, semuanya berasal dari parpol KIH dan kalangan profesional. Kalaupun ada satu atau dua orang menteri dari parpol KMP, yang bersangkutan terbilang "membangkang" saat Pilpres 2014.
Perbedaan pendapat
Silang pendapat terkait dengan KMP dan KIH masih saja terjadi usai berakhirnya pemilihan pimpinan DPR dan AKD serta penyusunan menteri. Seperti halnya disampaikan politisi PDIP Ahmad Basarah. Ia mengusulkan agar KMP dan KIH dibubarkan. Alasannya, kedua koalisi dibentuk hanya untuk kepentingan Pilpres 2014.
"Kalau hemat saya, KMP dan KIH bubar. Kita harus bersatu sebagai gotong royong untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Itu grouping dalam rangka pilpres yang diatur dalam UU Pilpres. UU pilpres juga selesai saat penetapan. Selesai," kata Basarah dalam sebuah diskusi bertema "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat" di Cheese Cake Factory, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/14).
Saat ini, menurut Basarah, justru yang lebih penting adalah membuat perlawanan atas ancaman masuknya kelompok radikal Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia dan neoliberalism yang mengancam ekonomi Indonesia. "Musuh kita saat ini neoliberalisme yang membuat harga minyak naik," tegas Basarah.
Usulan Basarah pun ditanggapi politisi PAN Yandri Susanto dan politisi Partai Demokrat Didi Irawadi, yang juga hadir dalam acara diskusi. Yandri menilai, koalisi atau kubu-kubuan adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia politik. "Kubu-kubuan dalam parlemen pada akhirnya akan terbentuk pada waktunya. Terlebih ketika membahas hal-hal penting," ungkap Yandri.
Selanjutnya, pengamat politik Hanta Yuda mengaitkan eksistensi KMP dengan Partai Golkar yang terbelah menjadi dua kubu. Hanta menilai, Partai Golkar merupakan tulang punggung KMP. Tanpa Golkar, KMP menjadi minoritas di parlemen. Dengan demikian, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar bisa dikatakan sebagai pertarungan antara KMP dan KIH.
"Golkar jadi tulang punggung. Kalau Golkar tinggalkan KMP, akan jadi minoritas. Maka relevan apabila dinamika Golkar sangat kencang," kata Hanta Yuda dalam acara diskusi bertema "Wajah Politik Kita" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/14).
Apa yang terjadi sekarang di tubuh Partai Golkar, lanjut Hanta, mirip saat era pemerintahan 2004-2009 saat Jusuf Kalla (JK) menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu, JK mendapatkan perintah untuk turun langsung mengambil alih Golkar.
Hal itulah yang tidak terjadi sekarang. "Hari ini, JK ada komitmen dengan KIH untuk tidak urus parpol demi menghindari disharmoni. Kecuali ada perkembangan baru, JK diminta turun," ungkapnya.
Jelang Munas, Partai Golkar diminta tak hanya memikirkan urusan KMP dan KIH. Partai berlambang pohon beringin itu perlu memikirkan perolehan suara untuk jangka panjang. "Kalau lihat 2004, Akbar Tandjung sangat kuat dan yang bisa mengalahkan adalah JK. Mungkin ini bisa berulang. Golkar harusnya bergerak tidak hanya pada kepentingan KMP-KIH. Tapi harus memikirkan elektoralnya, bagaimana Golkar dalam 20 tahun lagi," tandas Hanta.
Pernyataan Hanta sempat ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, yang menyampaikan bahwa KMP di parlemen tetap solid bila ditinggal Partai Golkar. Sebab KMP sudah terstruktur. "Ini bukan hanya saja koalisi warung kopi. Ini akan jauh lebih cair. Kita ingin jadi partai modern," cetus Fadli dalam acara diskusi bertema "Wajah Politik Kita” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/14).
Ketika itu, Fadli juga menyampaikan bahwa KMP segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), untuk mengamankan kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Struktur organisasi KMP tidak hanya di tingkat nasional. Tapi sudah merambah sampai tingkat provinsi dan kabupaten. "Kita membuat satu organisasi sampai tingkat kabupaten. Kita deklarasikan nanti siapa koordinator Pilkada dan lain-lain. Dalam waktu dekat akan kita lakukan Rakernas," ungkap Fadli.
Pada kesempatan lain, Fadli juga mengatakan, rekonsiliasi antara parpol yang tergabung dalam KMP dan KIH tidak perlu. Alasannya, perbedaan dalam politik adalah suatu hal biasa. "Bahkan dalam satu partai politik saja ada beda. Seperti kasus PPP," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/10/14).
Yang paling penting adalah apakah partai bekerja untuk kepentingan nasional, negara, dan rakyat. Atau sekadar kepentingan pribadi, kelompok atau partai. Fadli menilai, pemetaan soal kubu pemerintahan dan kubu parlemen adalah sesuatu yang sesat.
Framing seperti itu justru muncul dari orang-orang yang tidak suka pada proses demokrasi yang terjadi di parlemen. Ditegaskan Fadli, jangan hanya karena KIH kalah di parlemen, kemudian mempersepsikan demokrasi mundur. "Dari mana (demokrasi) kita mundur? Tapi kalau menang, mereka bilang demokrasi kita maju. Tidak betul cara seperti itu. Kita lihat nanti kinerjanya saja," tegas Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, yang mengakui bahwa saat ini KMP tidak solid. Terlebih, koalisi dibangun bukan atas dasar ideologi, melainkan kepentingan semata.
"KMP ini persoalan waktu karena dasarnya tidak solid. Ini terjadi konspirasi politik di luar development. Kepentingan lebih mendominasi dibanding persoalan ideologis," kata Desmond di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/12/14).
Desmond pun memprediksi KMP bakal bubar bila pilkada tetap dilakukan secara langsung. "Situasi hari ini saya sudah bayangkan sejak awal. Kalau pemilu langsung, ya ini (KMP) bubar," ungkapnya.
Lebih lanjut, Desmond memaparkan, sejak awal yang merekomendasikan pilkada lewat DPRD adalah Partai Golkar. Pasalnya, partai berlambang pohon beringin itu disebutkan akan sangat diuntungkan. Tapi diyakini, Golkar bersedia berbagi dengan partai politik (parpol) yang tergabung dalam KMP, apalagi setelah melihat pembagian jatah pimpinan di DPR dan MPR.
"Pengalaman berbagi di jabatan yang selalu mengalah Gerindra, yang ngotot Golkar dan PAN. Pak Prabowo selama ini dalam rangka koalisinya senang, jabatan anaknya (kader Gerindra) pun dikasih ke orang lain," cetus Desmon.
Pilkada jadi jawaban
Gelaran Pilkada Serentak 2015 seakan menjadi jawaban atas silang pendapat sejumlah elite parpol di negeri ini atas keberadaan KMP dan KIH. Hal ini seperti terjadi di Sleman, Yogyakarta.
Partai Gerindra dan PDIP saling berkoalisi untuk mengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Adalah kader PDIP Yuni Satia Rahayu yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Sleman, kini didaftarkan sebagai Calon Bupati. Yuni didampingi Danang Wicaksana Sulistya sebagai Calon Wakil Bupati Sleman.
Sementara Partai Nasdem akan berkoalisi dengan PAN, Partai Golkar, PPP, dan Partai Demokrat. Rencananya, mereka akan mengusung calon Bupati Sleman incumbent Sri Purnomo. Namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa nama yang akan mendampingi Sri Purnomo.
Runtuhnya dinding KMP dan KIH juga tercermin dari 26 pasangan calon yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Berikut 26 pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar di KPU Jawa Timur:
Kabupaten Trenggalek
1. Kholiq-Priyo Handoko (PKB)
2. Emil Elestianto-Mochammad Nur Arifin (PDIP, Demokrat, Golkar, Gerindra dan PAN).
Kabupaten Sidoarjo
1. Pasangan Hadi Soecipto-Abdul Kholik (PDIP, Nasdem, Demokrat dan PBB).
2. Saiful Ilah-Nur Achmad Syaifuddin (PKB)
3. Utsman Ikhsan-Ida Astuti atau Tan Mei Hwa (Gerindra dan PKS).
Kabupaten Ngawi
1. Budi Sulistiyono-Ony Anwar (PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, PAN, Hanura dan Demokrat)
2. Agus Bandono-Adi Susila (independen).
Kota Surabaya
1. Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana (PDIP).
Kota Pasuruan
1. Yus Samsul Hadi Subakir-Agus Wibowo (independen).
Kabupaten Lamongan
1. Fadeli-Kartika Hidayati (Demokrat, PKB, PDIP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS dan Hanura).
Kabupaten Situbondo
1. Abdullah Faqih Ghufron-Untung (PDIP dan Demokrat).
Kota Blitar
1. Samanhudi Anwar-Santoso (PDIP)
2. Mochsin-Dwi Sumardianto (independen).
Kabupaten Malang
1. Rendra Kresna-Sanusi (Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat dan Gerindra).
2. Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi (PDIP).
3. Nur Cholis-Muhammad Mufidz (independen).
Kabupaten Ponorogo
1. Misranto-Isnen (perseorangan),
2. Sugiri Sancoko-Sukirno (Golkar, Demokrat, PKS dan Hanura).
3. Ipong Muchlissoni-Soedjarno (Gerindra, PAN dan Nasdem).
4. Amin-Agus Widodo (PKB dan PDIP).
Kabupaten Pacitan
1. Indartato-Yudi Sumbogo (Demokrat).
Kabupaten Mojokerto
1. Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi (PDIP, Demokrat, PAN, PKS, Gerindra, Golkar dan Nasdem).
Kabupaten Sumenep
1. Busyro Karim-Achmad Fauzi (PKB dan PDIP).
Kabupaten Jember
1. Sugiarto-Dwi Koryanto (Gerindra, PKB, PKS, Golkar, PPP dan Demokrat).
Kabupaten Kediri
1. Ari Purnomo Adi-Arifin (Gerindra dan PAN).
Kabupaten Banyuwangi
1. Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widiatmoko (PDIP, Gerindra, Nasdem, PKS dan PAN).
Kondisi ini membuktikan bahwa ungkapan lama "tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi", benar adanya. Demi mengantarkan kadernya menjadi pemimpin di sebuah daerah, sejumlah parpol mulai membangun koalisi.
Tak ada lagi tatanan KMP dan KIH. Karena setiap parpol melihat kondisi dan kekuatan di daerah. Masing-masing parpol tentu lebih memikirkan memenangi pilkada ketimbang hanya memikirkan KMP dan KIH.
Kendati demikian, pilkada belum bisa menjadi cerminan sepenuhnya atas runtuhnya dinding KMP dan KIH. Bisa jadi ini hanya upaya masing-masing kubu untuk saling jegal. Celah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan adalah aturan bahwa pilkada harus diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Bila sampai batas waktu pendaftaran yang ditetapkan hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, maka pilkada diundur pada 2017.
Jadi bisa saja sebuah parpol sengaja tidak mengusung calon sendiri tapi memilih berkoalisi, agar hanya ada satu pasangan calon yang berdaftar. Harapannya tentu adalah agar pilkada ditunda 2 tahun mendatang. Dengan begitu, parpol yang ingin memunculkan calon baru memiliki tambahan waktu melakukan persiapan.
Khususnya dalam menggerus pengaruh seorang calon incumbent. Sebab selama 2 tahun masa penundaan pilkada, seorang kepala daerah akan digantikan seorang Pelaksana Tugas (Plt). Nah, jabatan Plt inilah yang bisa “dimainkan” untuk menjegal seorang calon incumbent. Tapi apapun strategi dan tujuannya, mari kita saksikan bersama-sama jalannya pilkada. Kecerdasan dan kesadaran pemilih turut menentukan masa depan daerah dan bangsa ini.(win6)
