Menyelesaikan kemelut PSSI

(WIN): - Keliru jika dibilang tugas Menpora Roy Suryo untuk menyelesaikan kemelut PSSI sangat berat. Yang benar, tugas pakar telematika tersebut sangat ringan. Mengapa?

Seperti diketahui, kemelut PSSI ini bermula dari kebijakan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin yang mengubah semua keputusan Kongres tahunan PSSI ke-II di Bali, Januari 2011 silam. Kongres Bali yang telah memutuskan beberapa program kerja itu, dipangkas habis oleh rezim Djohar melalui keputusan rapat Komite Eksekutif. Bukan melalui Kongres.

Padahal sangat jelas di dalam statuta, wewenang Komite Eksekutif adalah melingkupi semua hal, kecuali yang merupakan keputusan Kongres. Artinya, keputusan Kongres hanya dapat diubah dengan Kongres. Hal ini tertulis dengan sangat jelas di Statuta Pasal 37 ayat 1 huruf a, yang tertulis; “Komite Eksekutif berwenang: a.Mengambil keputusan atas seluruh kasus yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres atau yang tidak diberikan kepada badan lain sebagaimana diatur dalam Statuta ini.”

Setidaknya ada tiga keputusan penting Kongres Bali yang diubah oleh Djohar Arifin. Pertama, menyangkut jumlah dan struktur peserta kompetisi. Kedua, menyangkut operator penyelenggara liga professional, dan ketiga terkait hukuman PSSI atas dua klub yang kala itu menyeberang ke Liga Primer Indonesia, yakni Persema Malang dan Persibo Bojonegoro. Tiga keputusan penting Kongres Bali tersebut dimentahkan begitu saja dengan membuat keputusan baru, yang dihasilkan hanya di tingkat rapat Komite Eksekutif. Djohar memutuskan untuk mengubah jumlah dan struktur peserta kompetisi. Mengubah operator penyelenggara liga professional dan mencabut hukuman PSSI atas klub Persema dan Persibo.

Atas kebijakan Djohar Arifin yang dipaksakan itulah, konflik sesama pengurus dan konflik antara pengurus dengan anggota PSSI mulai terjadi. Titik awal kemelut dipicu penolakan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti terhadap produk keputusan rapat Komite Eksekutif. La Nyalla memilih menyatakan secara terbuka penolakannya kepada media massa. Karena baginya, keputusan-keputusan PSSI melalui rapat Komite Eksekutif tersebut melanggar statuta, terutama terkait dengan keputusan Kongres Bali. Sikap La Nyalla akhirnya diikuti oleh tiga anggota Komite Eksekutif lainnya. Yakni, Robertho Rouw, Erwin D Budiawan dan Tonny Aprilani.

Puncak konflik ini terjadi ketika klub-klub Super Liga (ISL) menolak perubahan jumlah dan struktur kompetisi serta perubahan operator liga. Klub-klub ISL yang sudah mengikuti kompetisi tahun sebelumnya, dipaksa harus kehilangan hak dan kewajiban promosi-degradasi-nya secara tiba-tiba. Dan dipaksa disatukan dengan klub-klub yang tidak layak berada di top-tier (kasta tertinggi) liga. Peristiwa penolakan klub-klub ISL ini terjadi saat managers meeting di hotel Ambara, Jakarta, 12 Oktober 2011 silam. Malam itu pula, klub-klub ISL, yang terdiri dari Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, dll,  mendeklarasikan diri untuk tetap berkompetisi sesuai dengan keputusan Kongres Bali, dan di bawah naungan operator sebelumnya, yakni PT Liga Indonesia. Bukan bergabung bersama operator baru yang ditunjuk rezim Djohar, yakni PT LIga Prima Indonesia Sportindo (LPIS).

Sejak saat itu, jadilah bola salju kemelut PSSI membesar dan terus bergulir tak terkendali. Puncaknya, 452 dari sekitar 600-an anggota PSSI mengajukan Mosi tidak percaya kepada Djohar Arifin pada 18 Desember 2011. Atas Mosi tersebut, 81 dari 101 pemegang hak suara (voter) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Ancol Jakarta pada 18 Maret 2012. Dalam KLB tersebut, voter PSSI yang sah, akhirnya memilih Komite Eksekutif PSSI yang baru, dengan Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Roadmap FIFA

Konflik sepakbola Indonesia akhirnya sampai juga ke meja rapat federasi sepakbola internasional (FIFA). Melalui AFC, perwakilan FIFA di Asia, diputuskan untuk segera mengakhiri kemelut sepakbola Indonesia. AFC pun mengundang kedua pihak. PSSI Djohar dan PSSI La Nyalla, untuk menandatangani MoU di Kuala Lumpur 7 Juni 2012. MoU tersebut sejatinya adalah roadmap FIFA yang wajib dijalankan oleh Indonesia. Sebab, sanksinya sudah di depan mata. Bila MoU tidak bisa diimplementasikan, sanksi dari FIFA untuk Indonesia pasti diturunkan.

MoU tersebut meliputi empat hal pokok. Yaitu; pengembalian empat anggota Komite Eksekutif yang diberhentikan PSSI; pembentukan satu liga top tier baru pada 2014-2015; revisi statuta PSSI; dan kongres tahunan yang harus diikuti oleh Voter Solo.

Untuk memastikan MoU tersebut dapat diwujudkan, AFC membentuk Joint Committee PSSI. Masing-masing empat orang dari dua kubu. Namun pada perjalanannya Joint Committee PSSI gagal. Dan secara sepihak dibubarkan oleh PSSI kubu Djohar Arifin. Bahkan PSSI Djohar secara sepihak juga membatalkan perjanjian yang tertuang dalam Mou Kuala Lumpur.

Atas hal tersebut, FIFA memberi tugas khusus kepada Presiden AFC Ziang Jilong untuk datang ke Indonesia guna memastikan kemelut sepakbola Indonesia selesai sebelum Komite Eksekutif FIFA mengadakan sidang pada 20 Maret 2012 mendatang.

Dalam misi tugasnya ke Indonesia, Presiden AFC, yang didampingi Sekjen AFC Alex Sosay, telah menemui kedua kubu yang difasilitasi oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo di Jakarta, 10 Januari 2013. Hasilnya, AFC menunjuk Ketua KOI Rita Subowo sebagai ketua tim task force Indonesia, sebagai kepanjangan tangan AFC dalam memastikan empat butir isi MoU Kuala Lumpur dapat diimplementasikan dengan benar. Rita Subowo akan beranggotakan tiga orang, masing-masing; satu dari PSSI Djohar Arifin, satu orang dari PSSI La Nyalla dan satu orang dari AFC.

Task force Indonesia juga diberi mandat oleh AFC untuk membentuk badan ad-hoc sebagai penanggung jawab Tim Nasional Indonesia dalam menghadapi ajang Pra Piala Asia 2015, yang akan dilakoni Indonesia pada 6 Februari dan 22 Maret 2013 mendatang.

Lantas dimana peran Menpora Roy Suryo? Jawabnya sangat sederhana: fasilitasi saja task force Indonesia yang dibentuk AFC itu. Dengan kata lain, Kemenpora cukup berkoordinasi intensif saja dengan Ketua KOI Rita Subowo. Biar KOI yang bekerja. Toh, KOI sudah ditunjuk oleh AFC sebagai kepanjangan tangan konfederasi sepakbola di Asia tersebut. Ringan kan? *