PKB: Presiden harus peka
KANALSATU - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan angkat bicara seputar isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II. Khususnya atas rumor akan masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet.
"Seandainya ada reshuffle dan ada partai baru yang diajak gabung, presiden harus peka dan jeli. Siapapun yang diajak, harus dilihat track recordnya," saran Daniel di Jakarta, Senin (28/12/15).
Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, Jokowi harus mengecek lagi, jangan sampai ada "udang di balik batu". "Apa hanya bargain untuk dapat kekuasaan atau memang punya track record yang baik," tandas anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Syarat lain untuk masuk dalam Kabinet Kerja adalah harus memiliki komitmen, loyal, serta mampu memperkuat konfigurasi kabinet yang ada sekarang. Jokowi harus bisa memastikan apakah pendatang baru nanti memenuhi kriteria tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PAN Aziz Subekti mengklaim bahwa partainya mendapatkan jatah 2 menteri di Kabinet Kerja, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle jilid II. Adalah Menteri Perhubungan serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. "Informasi dari kalangan Istana demikian, kami mendapat jatah 2 menteri. Saya rasa informasinya cukup valid," kata Azis, Kamis (24/12/2015).
Tak hanya itu, Azis sekaligus menyebutkan nama siapa kader PAN yang bakal mengisi posisi tersebut. Untuk Menteri Perhubungan, menurut Azis, akan diisi Taufik Kurniawan yang kini menjadi Wakil Ketua DPR RI.
Sedangkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan dipercayakan kepada Asaman Abnur yang kini menjadi anggota DPR RI. "Dua nama itu memang disetor. Tapi sekali lagi, hak prerogatif presiden. Banyak juga nama-nama yang disetor oleh PAN," terang Azis.
Diperkirakan, reshuffle Kabinet Kerja jilid II berlangsung pada Januari 2016. PAN sebagai partai pendukung pemerintah, dianggap layak mendapatkan jatah menteri. "Kemungkinan kalau melihat kondisi sekarang, Januari nanti akan reshuffle. Tapi sekali lagi, PAN bukan mendesak pemerintah," pungkas Azis.(win6)
