PLN butuh tambahan penyertaan modal negara Rp23,56 triliun
KANALSATU - PT PLN (Persero) mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada Pemerintah sebesar Rp13,56 triliun dari sebelumnya yang diusulkan sebesar Rp10 triliun dalam APBN 2016, sehingga total PMN untuk perusahaan itu diproyeksikan mencapai Rp23,56 triliun.
Usulan tambahan PMN kepada PLN tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro dan sejumlah direksi BUMN penerima PMN, di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Senin.
Pada pembukaan rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan pada awalnya PMN terhadap PLN diusulkan sebesar Rp10 triliun. Namun dalam perkembangannya perusahaan "setrum" milik negara tersebut mengusulkan tambahan kembali PMN sebesar Rp13,56 triliun.
"Dengan usulan tambahan PMN tersebut, maka total usulan PMN PLN diajukan sebesar Rp23,56 triliun," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan total PMN tersebut dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek kelistrikan yang tidak atau kurang layak (feasible) secara ekonomis.
Selain itu juga untuk menjaga arus kas (cashflow) perusahaan sebagai akibat timbulnya kewajiban pembayaran pajak sejalan dengan program revaluasi aset yang sudah dijalankan PLN pada tahun 2015.
"Penambahan injeksi ekuitas tunai itu akan memberikan tambahan sumber dana internal, meperbaiki neraca PLN serta meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PLN untuk mendanai pembiayaan infrastruktur kelistrikan," kata Sofyan.
Penambahan PMN itu diperlukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada PLN dalam pembangunan insfrastruktur kelistirkan.
Distribusi
Lebih lanjut dijelaskan PLN akan mengalokasikan dana PMN total sebesar Rp23,56 triliun tersebut antara lain untuk keperluan program distribusi transmisi dan gardu induk sebesar Rp7,5 triliun, pembangunan trafo sebesar Rp5 triliun.
Program pembangunan pembangkit dialokasikan untuk PLTGU Tanjung Priok sebesar Rp1,5 triliun, PLTGU Muara Karang Rp.70 triliun, PLTGU Lombok Rp0,20 triliun, PLTG dan PLTD Rp6,56 triliun, pembangkit di pulau-pulau terdepan Rp2 triliun.
Namun Rapat Kerja yang berlangsung mulai pukul 16:00 WIB tersebut berlangsung alot, karena hingga pukul 18:00 WIB belum ada keputusan.
Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan soal efektifitas dan urgensi dari rencana pengucuran PMN tersebut, juga terkait dengan status kehadiran Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yan menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Secara keseluruhan usulan PMN tahun 2016 mencapai sekitar Rp34,31 trilun untuk 23 BUMN yang terdiri atas Rp31,75 triliun dalam bentuk PMN tunai dan Rp2,56 non tunai. (Antara/win)
