Presiden Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus, Regulasi TKDN Dibuat Lebih Realistis
KANALSATU – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghapusan sistem kuota impor untuk komoditas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Presiden juga meminta agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) disusun secara lebih fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri nasional.
Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta (8/4/2025) bersama para pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Energi Nasional, Presiden menegaskan bahwa mekanisme kuota impor kerap menjadi hambatan dalam arus perdagangan.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” tegasnya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah daging. Presiden meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor secara terbuka, tanpa pembatasan yang bersifat diskriminatif.
Ia menyoroti praktik lama yang hanya memberikan izin kepada segelintir perusahaan tertentu.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik penyelundupan dan hambatan di sektor bea cukai. Ia meminta pelaku usaha untuk segera melaporkan bila terdapat implementasi kebijakan yang menyimpang.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Kita bertindak cepat,” ujarnya.
Langkah-langkah ini, menurut Presiden, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk merampingkan birokrasi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menekankan peran penting pengusaha sebagai motor penggerak ekonomi.
“Pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Boleh cari untung, tidak masalah, tapi kita juga minta mereka bayar pajak yang benar,” tambahnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan TKDN. Ia menyampaikan bahwa meskipun semangat TKDN adalah nasionalisme, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
“TKDN itu niatnya baik, nasionalisme. Tapi kita harus realistis. Kalau dipaksakan, kita bisa kalah bersaing. Saya setuju TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kemampuan dalam negeri tidak bisa dibangun hanya dengan menambah persentase TKDN lewat regulasi semata. Menurutnya, hal ini menyangkut aspek fundamental seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis. Masalah konten dalam negeri itu adalah masalah luas, tidak bisa diselesaikan dengan hanya menaikkan angka di regulasi,” ujarnya.
Dengan dua kebijakan besar ini, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki iklim usaha yang lebih terbuka, kompetitif, dan berpihak pada pertumbuhan industri dalam negeri secara berkelanjutan. (KS-5)
