Kadin Jatim Ajak Dunia Usaha Dukung Program Dapur Makan Bergizi Gratis
KANALSATU – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menggelar sosialisasi untuk menjaring calon mitra dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini diadakan di Graha Kadin Jatim pada Senin (2/6/2025), dan melibatkan pelaku usaha serta perwakilan Kadin dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung salah satu agenda strategis nasional.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adek Dwi Putranto, menegaskan bahwa program MBG merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat kepada Kadin Indonesia. Ia menyebutkan bahwa sejumlah daerah sudah mulai menjalankan program ini dan beberapa lainnya tengah menyiapkan infrastruktur dapurnya.
“Kadin Jatim akan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan kepada pengurus koperasi Merah Putih lewat Kadin Institute,” ujar Adek.
Program MBG sendiri menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan sasaran jutaan siswa sekolah dasar di seluruh Indonesia agar dapat menikmati makanan sehat dan bergizi secara cuma-cuma setiap hari.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi Kadin Jatim, M. Rizal, menyampaikan bahwa sejak awal 2024 Kadin telah aktif membangun kemitraan dengan sektor swasta, dan pada Januari 2025 kegiatan operasional telah dimulai.
“Dapur MBG harus tersebar di setiap desa agar jangkauan terhadap anak-anak usia sekolah lebih merata,” kata Rizal. Ia menambahkan, di Jawa Barat saja, anggaran tahunan program ini bisa mencapai Rp50 triliun.
Rizal juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan dapur-dapur ini.
Koordinator Satgas MBG Kadin Daerah Desi Arianti menginformasikan bahwa hingga Mei 2025, Jawa Timur telah memiliki 708 titik dapur MBG aktif, dengan penambahan 91 dapur baru dalam bulan tersebut. Kadin Jatim menargetkan total 150 dapur.
“Surabaya mencatat jumlah pendaftar mitra terbanyak. Kami membuka peluang kerja sama dengan berbagai yayasan, termasuk yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Asalkan memenuhi syarat administratif seperti NPWP, alamat tetapkepengurusan yang jelas, serta legalitas lainnya,” ujar Desi.
Adapun syarat lokasi untuk dapur MBG antara lain memiliki luas minimal 400 meter persegi dan berlokasi tidak lebih dari 5 km dari SD terdekat. Idealnya, setiap kecamatan memiliki tiga dapur MBG. Verifikasi titik dapur dilakukan oleh tim pusat, dan proses pembangunan baru bisa dimulai setelah status pengajuan naik ke tahap persiapan dan disetujui oleh tim verifikator.
“Setiap dapur harus memenuhi standar SPPI (Sistem Penyediaan Pangan Institusional) serta lolos uji kelayakan dari Kadin Indonesia. Setelah itu, tim operasional seperti Kepala SPPG, ahli gizi, dan petugas akuntansi akan ditentukan,” tambah Desi.
Dalam hal pendanaan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung operasional dapur MBG. Setiap dapur mendapatkan dana bahan baku sebesar Rp660 juta, serta anggaran operasional senilai Rp198 juta untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3.000 porsi makanan per periode.
Tenaga kerja juga mendapat insentif sebesar Rp2.000 per porsi yang diproduksi.
Di luar biaya operasional dan bahan, tersedia juga anggaran Rp132 juta untuk sewa lahan dan fasilitas, yang merupakan hak dari yayasan pengelola. Skema pembayarannya dilakukan melalui sistem deposit dua mingguan.
Menu yang disediakan dalam program MBG disusun oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Setiap paket makanan terdiri dari nasi 80–100 gram, ayam 50 gram, lauk utama 30 gram, lauk pendamping, sayur 40 gram, dan buah segar 150 gram.
“Komposisi ini dirancang untuk memberikan asupan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan vitamin, guna menunjang pertumbuhan anak secara optimal,” tutup Desi. (KS-5)
