Respons Istana Atas Demo di Pati dan Berlanjut Pemakzulan Bupati: Semua Pihak Harus Menahan Diri
KANALSATU - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memantau demo yang mendesak Bupati Pati Sudewi mundur, menyatakan semua pihak harus menahan diri.
Demo ribuan massa di Pati itu sendiri terjadi akibat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
"Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," tuturnya.
Tentu, lanjutnya Mensesneg, yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri.
"Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi," tuturnya seperti dilansir detikNews.
Prasetyo juga mengakui berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik.
Ia pun menghormati adanya usulan pemakzulan serta hak angket yang telah dibuat DPRD setempat.
"Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik. Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dan sejumlah fraksi juga mengungkap alasan dari usulan pemakzulan itu.
Langkah itu dilakuka karena sejak pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD.
Akhirnya DPRD Pati sepakat mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.
Menanggapi hal itu Bupati Pati Sudewo mengatakan desakan massa yang memintanya mundur itu, semua ada mekanismenya.
"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya," ujarnya saat ditemui di kantor Bupati Pati.
Sudewo juga menyatakan menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati.
Sementara aksi demo menuntut Bupati Pati, Sudewo, agar mundur dari jabatannya itu terlihat kemarin berakhir ricuh.
Aksi terlihat salung lemparan air mineral hingga alas kaki terjadi dalam aksi yang diikuti ribuan orang ini.
Sedikitnya tercatat ada 34 orang mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, sebanyak 11 orang yang diduga menjadi provokator juga diamankan polisi.
Dalam aksi ini polisi mencatat ada 34 orang dari masyarakat dan anggota polisi yang mengalami lukaa-luka.
"Dari korban kedua belah pihak baik polisi dan masyarakat terhadap aksi anarkis ini ada 34 orang yang saat ini sedang diobati dan diobati di rumah sakit. Ada yang sudah pulang dari rumah sakit," jelas petugas kepolisian setempat, dan sekaligus menjelaskan yang luka ada 7 anggota Polri.
Tidak Ada Korban Jiwa
Polisi juga menepis adanya korban jiwa dalam aksi massa ini sebagaimana yang disampaikan oleh anggota DPRD Pati sebelumnya.
"Kabar meninggal tersebut kami sudah mengkonfirmasi informasi ada masyarakat yang meninggal akibat aksi unjuk rasa ini. Dan sampai saat ini sore ini hasil penelusuran nihil adanya tidak ada korban jiwa akibat aksi anarkis tersebut," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto di Pendopo Kabupaten Pati.
Sebelumnya anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban jiwa dalam kejadian aksi demo.
Hanya untuk kejadian lengkap, Ketua Komisi D DPRD Pati yang juga anggota dari PDIP itu belum menjelaskan secara detail.
"Bahwa ada dua korban jiwa dalam kejadian ini. Atas nama S dan Z," kata Bandang saat di gedung DPRD Pati.
Namun tak berselang lama, Bandang meralat informasi terkait kabar dua orang meninggal dunia dalam peristiwa demo terhadap Bupati Sudewo.
Dia menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. "Memang tidak ada korban jiwa, tadi saya hanya membacakan kabar dari masyarakat," katanya. (ard)
