Ombudsman: Polisi Harus Buka Data dan Informasi Penangkapan Pasca Demonstrasi di Jawa Timur
KANALSATU - Ombudsman RI meminta agar Polda Jawa Timur membuka data dan infromasi dalam penegakan hukum pasca kasus unjuk rasa (demonstrasi) pada 30-31 Agustus 2025 lalu.
Permintaan itu terkait Polisi dalam beberapa hari ini, telah menangkapi sejumlah orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pelanggaan aksi massa itu.
Namun, disayangkan tindakan aparat Kepolisian itu tidak diikuti dengan publikasi status mereka, apakah tersangka atau saksi.
‘’Polda dan Polres seharusnya transparan dengan membuka data siapa saja yang ditangkap. Mereka tersangka atau sebatas saksi. Kami tentu tidak ingin ada maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum kasus unjuk rasa anarkis,’’ kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin, di Surabaya, Jumat (12/9/2025).
Dia menjelaskan bahwa sejak Senin (8/9) hingga Kamis (11/9/2025) Ombudsman RI Jawa Timur mengumpulkan data pengawasan dalam pengamanan dan pengendalian massa, berikut proses hukum unjuk rasa di berbagai daerah di provinsi ini.
Dari langkah itu dioeroleh data:
-Dari Polda, seorang personel Polrestabes Surabaya mengalami luka dan masih dirawat inap.
-Aset polisi yang rusak di Surabaya, di antaranya, 1 mapolsek dibakar dan 14 pos polisi dibakar.
-Di Kediri, kantor Samsat/pelayanan lalu lintas dan 2 pos polisi luluh lantak dibakar.
-Di Malang, 3 pos polisi dirusak. Dan, terakhir di Sidoarjo ada 1 pos polisi dibakar.
Ombudsman juga mengundang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang selama ini getol mengadvokasi para tersangka sekaligus memonitor proses hukum.
Dari posko pengaduan, LBH kebanjiran laporan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat aksi anarkis.
‘’Kami justru tahu polisi belakangan menangkapi orang-orang itu dari informasi teman-teman LBH,’’ ungkap Agus.
Dari data LBH, lanjutnya, para tersangka yang ditahan tercatat:
-6 orang di Polda
-33 orang di Polrestabes Surabaya
-12 orang di Polres Blitar Kota
-1 orang di Polres Kediri Kota
-1 orang di Polres Jember
-1 orang di Polres Tulungagung
Sebagian besar dari tahanan itu tercatat rata-rata anak-anak/remaja dan berstatus pelajar.
‘’Data itu dinamis, artinya ada peluang akan bertambah. Dari informan kami, di Jember tadi malam ada update ada 7 orang ditangkap, termasuk 2 anak-anak,’’ ujar Agus.
"Informasi dari LBH, sebagian yang ditangkap di Jember tanpa surat penangkapan dan proses pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum."
Yang memprihatinkan, tambah Agus, polisi tidak mempublikasikan identitas yang ditangkap, termasuk status mereka, apakah tersangka atau saksi.
‘’Selain itu, penyidik menyita ponsel mereka yang ditangkap. Bahkan yang di Surabaya, sekitar 20 orang yang ditangkap sudah dilepas, tetapi ponsel-nya masih disita,’’ ujarnya.
Agus menegaskan, sikap polisi yang enggan mempublikasi data penangkapan itu membuka peluang terjadinya maladministrasi. Bentuknya bisa berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.
‘’Mulai soal penahanan melebihi 1x24 jam, penangkapan tanpa surat perintah, pembatasan akses informasi identitas korban, pemeriksaan tanpa pendampingan, hingga penyitaan tanpa prosedur,’’ ujar Agus.
"Tentunya, adanya maladministrasi tersebut akan menjauhkan dari sistem peradilan yang fair."
Selain itu, Agus berharap Polda sebaiknya membuka hotline pengaduan. ‘’Jadi, kalau ada orang atau keluarganya diperlakukan sewenang-wenang, dapat melapor ke hotline tersebut. Ini sekaligus memudahkan pengawasan internal terhadap jalannya penyidikan."
Saat dihubungi secara terpisah, Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, M. Sholahuddin, mengatakan bahwa transparansi adalah pilar utama dalam demokrasi.
Publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui. Ini dijamin Undang-undang. Baik UUD 1945 pasal 28F maupun UU Nomor 14 Tahun 2008.
‘’Dalam perkara (aksi massa) itu, publik berhak untuk tahu bagaimana proses penegakan hukum berjalan, apalagi dalam kasus yang menyangkut kerugian publik seperti pembakaran fasilitas umum,’’ katanya.
Bahkan menurut Sholahuddin, menjadi kewajiban polisi sebagai lembaga publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka, khususnya terkait jumlah tersangka, jenis pelanggaran yang dituduhkan, dan tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
‘’Namun, kita juga harus memahami bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memiliki pasal pengecualian, di Pasal 17. Informasi yang dapat menghambat proses penyidikan atau melanggar privasi individu dapat dikecualikan dengan catatan ketat dan terbatas, artinya pengecualian itu hanya untuk sementara waktu,’’ paparnya.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya mendorong pihak kepolisian untuk membuka informasi secara bertahap, sesuai dengan perkembangan kasus, dan memberikan penjelaskan alasan yang kuat kepada publik, mengapa identitas tersangka itu tidak dibuka ke publik.
‘’Penjelasan itu harus didasarkan pada peraturan, bukan hanya alasan keamanan atau privasi tanpa dasar,’’ paparnya.
Selain itu, polisi juga berkewajiban memastikan tentang hak keluarga bersangkutan untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan dan status hukum anggota keluarga mereka terpenuhi, melalui jalur yang jelas dan mudah diakses.
‘’Pada intinya, informasi harus dibuka, kecuali jika ada alasan kuat yang sah secara hukum untuk tidak melakukannya. Kami akan terus ikut memantau dan mendorong agar proses ini berjalan transparan dan akuntabel demi kepentingan publik," tegasnya. (ard)
