KI Jawa Timur Sharing Layanan Keterbukaan Informasi dengan Australia
Inisiasi, Kolaborasi dan Aksi untuk KIP
KANALSATU - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menggelar dialog khusus yang sekaligus menjadi ajang saling sharing dari Australia, negara dengan sistem keterbukaan informasi publik diakui dunia.
Dialog khusus di Studio JTV Surabaya pada Rabu (22/10/2025) itu dipandu oleh moderator Silkanias Swarizona, dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional.
Kegiatan bertajuk “Membangun Prinsip Menjadi Tindakan Nyata” ini merupakan hasil kolaborasi antara Kota Surabaya dan KI Jawa Timur, yang bertujuan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Sebagai provinsi besar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki posisi strategis dan mesti menjadi contoh dalam membumikan praktik keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Surabaya menjadi salah satu kota yang layak menjadi benchmark atas keberhasilannya dalam mengelola tranparansi informasi publik.
Karena itu upaya pembelajaran tetap dibutuhkan agar terus selaras dengan perkembangan zaman, termasuk dengan belajar dari praktik baik di Australia.
"Ini momen penting dan bersejarah untuk Jawa Timur, terutama dengan kolaborasi dan dukungan Kota Surabaya, dapat belajar dari negara maju seperti Australia, di mana keterbukaan informasi terimplementasikan dengan baik, betul-betul menjadi hak dasar masyarakat," kata Nur Ammuddin, Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jawa Timur.
Dia berharap, program seperti ini menjadi katalisator peningkatan layanan KIP di seluruh Jawa Timur, dari akses data dan informasi hingga pengawasan yang lebih akuntabel dan partisipatif.
"Dengan demikian, tercipta good governance dan terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera," jelas Nur Aminuddin.
Selain Nur Aminuddin, narasumber utama lainnya adalah Mr. Glen Douglas Askew (Consul General Consulate General of Australia) dan Edi Purwanto (ketua KI Jawa Timur).
Para narasumber membahas bagaimana keterbukaan informasi bisa menjadi pondasi demokrasi yang kuat, terutama di era digital di mana data dan informasi menjadi "minyak baru" abad 21.
Dalam kesempatan itu, Mr. Glen Douglas Askew menyatakan bahwa Pemerintah Australia berkomitmen sungguh-sungguh untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan secepat mungkin.
‘’Tapi, saya pikir, adalah pentingnya masyarakat itu juga paham (terliterasi),’’ ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat juga harus waspada dengan sumber informasi yang tidak jelas.
‘’Nah, itu tidak berguna kalau pemerintah Australia menyediakan informasi selengkap apapun, kalau masyarakat percaya pada informasi palsu. Itu nasihat saya, waspada dan pastikan sumber informasi, itu akurat dan benar. Tidak percaya yang palsu dan percaya informasi dari pemerintah yang sangat benar,’’ tegasnya.
Pada kesempatan itu Ketua KI Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, mengatakan sebagai provinsi dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa.
Pada populasi sebesar ini, lanjutnya, Jawa Timur tentu mempunyai kepentingan strategis untuk belajar banyak tentang layanan keterbukaan informasi publik.
"Kita ingin praktik baik tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, seperti di Australia dan negara maju lainnya,’’ ungkapnya. (ard)
