Jatim Jadi Provinsi Paling Progrosif dalam Keterbukaan Informasi Publik
KANALSATU - Jawa Timur saat ini menjadi salah satu provinsi dengan performa paling progresif dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Hal itu disampain Ketua KI Jawa Timur, Edi Purwanto, saat acara Malam Puncak Anugerah KI Awards 2025, yang digelar di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025) malam.
Edi berharap semakin banyak badan publik yang naik kelas di tahun mendatang.
"Harapan semakin banyak lagi, sehingga pelayanan informasi di Jawa Timur benar-benar menjadi teladan nasional," tegas Edi.
Seperti diketahui, keterbukaan informasi publik di Jawa Timur pada 2025 mencatat kemajuan besar.
Dari hasil Monev Komisi Informasi (KI) Jawa Timut, sedikitnya ada 47 badan publik berhasil meraih predikat Informatif.
Angka hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) kali ini meningkat signifikan dibanding tahun 2024, yang hanya 26 badan publik.
Untuk mengimbangi pertumbukan itu, telah dilakukan terobosan melalui KI Awards Jawa Timur 2025.
Langkah tersebut merupakan satu rangkaian program inisiatif dan inovatif, yang kali ini sigelar berkolabirasi dwngan Pemkab Bojonegoro.
Selain KI Awards, dilakukan juha launching logo 'Medhayoh' di Desa Bonorejo, Kecamatan Gayam.
Pada gelaran ada Sarasehan Keterbukaan Informasi Publik bersama Dinas Kominfo Pemkab/Pemkot se-Jawa Timut, di Gedung Angling Darma Pemkab Bojonegoro.
Selain itu dilakukan juga kick off Pencanangan Zona Informatif di Desa/Kecamatan Gayam, Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap KI Jawa Timur yang menggelar KI Awards di wilayahnya, dan menjadi sejarah untuk kali pertama di luar Kota Surabaya.
Dengan demikian, lanjutnya, memberikan multiplier effect bagi Kabupaten Bojonegoro.
Bersama Wabup Nurul Azizah, Bupati Bojonegoro berkomitmen untuk membawa tata kelola pemerintahan yang terbuka.
Ketua KI Jawa Timur, Edi Purwanto, juga mengatakan bahwa status informatif atau menuju informati bukan sekadar label.
Namun, lanjutnya, cerminan kualitas pelayanan informasi yang semakin terbuka dan akuntabel demi pelayanan publik yang prima.
“Ini adalah hasil kerja keras PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dan komitmen pimpinan badan publik," tuturnya.
"Kami berharap tahun depan jumlahnya semakin meningkat." (ard)
